.webp)
Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dalam dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas justru menimbulkan polemik. Kisruh ini terkait adanya penetapan Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi menjadi salah satu tersangka.
Kegiatan OTT terjadi pada Selasa (25/7) di Cilangkap, Jakarta Timur, dan Jatisampurna, Bekasi. KPK menangkap 10 orang dalam kegiatan tersebut.
Salah satu pihak yang ditangkap diketahui merupakan Koordinator Staf Ahli (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. Hasil gelar perkara lalu menyimpulkan Letkol Afri dan Kabasarnas Marsdya TNI Henri menjadi tersangka. Total, ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengumuman tersangka ini disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers yang digelar KPK pada Rabu (26/7). Dalam konferensi pers itu, KPK lewat Alexander secara resmi mengumumkan Marsdya TNI Henri dan Letkol Afri sebagai tersangka.
Pengumuman tersangka kepada dua anggota TNI itu direspons pihak Puspom TNI. Mereka keberatan atas langkah yang dilakukan KPK.
Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko mengatakan penetapan tersangka KPK dalam hal ini keliru. Sebab, lanjut dia, penetapan tersangka hanya bisa dilakukan oleh Puspom TNI karena statusnya masih perwira aktif.
"Penyidik itu kalau polisi, nggak semua polisi bisa, hanya penyidik polisi. KPK juga begitu, nggak semua pegawai KPK bisa, hanya penyidik, di militer juga begitu. Mas, sama. Nah, untuk militer, yang bisa menetapkan tersangka itu ya penyidiknya militer, dalam hal ini Polisi Militer," jelasnya saat dihubungi, Jumat (28/7).
Dari sini polemik OTT di Basarnas dimulai. Rombongan TNI dipimpin Marsda Agung lalu menyambangi gedung KPK pada Jumat (28/7) sore untuk menanyakan bukti hingga penetapan Kabasarnas sebagai tersangka.
Johanis Tanak Sebut Penyelidik Khilaf
Setelah melakukan audiensi, KPK diwakili Wakil Ketua KPK Johanis Tanak didampingi petinggi TNI memberikan keterangan mengenai hasil audiensi. Johanis Tanak lalu menyampaikan permohonan maaf kepada TNI terkait penanganan kasus korupsi di Basarnas.
"Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan bahwasanya mana kala ada melibatkan TNI, harus diserahkan kepada TNI, bukan kita, bukan KPK yang tangani," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (28/7).
Tanak mengatakan penanganan kasus militer di Puspom TNI telah diatur dalam undang-undang (UU).
"Karena lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 14/1970 tentang pokok-pokok peradilan, diatur ada empat lembaga peradilan: peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama," kata dia.
"Peradilan militer tentunya khusus anggota militer, peradilan umum tentunya untuk sipil. Ketiga ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer," tambahnya.
Dia mengatakan ada kekeliruan dalam penanganan kasus dugaan suap tersebut karena menetapkan anggota TNI sebagai tersangka. Dia mengatakan di waktu depan KPK akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya.
"Di sini ada kekeliruan, kekhilafan, dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu, kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI, atas kekhilafan ini, kami mohon dapat dimaafkan," kata dia.
Simak Video 'Salahkan Penyelidik soal OTT Basarnas, Pimpinan KPK Disindir eks Ketua':
Respons berbeda disampaikan Alexander Marwata. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
