Pemkab Sebut 30 Persen SD di Pandeglang Bangunannya Masuk Kategori Rusak

Pemkab Sebut 30 Persen SD di Pandeglang Bangunannya Masuk Kategori Rusak

Aris Rivaldo - detikNews
Selasa, 25 Jul 2023 16:38 WIB
Sekolah rusak di Pandeglang
Ilustrasi sekolah rusak di Pandeglang (Foto: Aris Rivaldo/detikcom)
Jakarta -

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pandeglang mencatat sekitar 30 persen Sekolah Dasar (SD) di Pandeglang kondisi bangunannya masuk dalam kategori rusak. Jumlah tersebut mayoritas berada di wilayah Pandeglang yang rawan bencana.

"Kalau SD jumlahnya 850, nah masih ada sekitar 30 persen yang masuk kategori rusak sedang dan berat, 200 sekolahan lah untuk SD," kata Sekretaris Dindikpora Pandeglang Sutoto kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).

Sementara dari jumlah 150 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pandeglang, ada sekitar 20 persen yang mengalami kerusakan. Menurutnya, jumlah SMP lebih sedikit dibandingkan dengan SD.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau SMP sedikit lagi, SMP hanya 20 persen, karena jumlahnya hanya 150 sekolah jadi hampir tuntas, nah yang masuk kategori rusak sedang, berat itu umumnya ada di daerah rawan bencana," ucapnya.

Dia mengatakan untuk bangunan sekolah yang masuk kategori rusak ringan itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Sutoto berharap kepala sekolah juga berperan aktif agar kondisi sekolah tidak mengalami kerusakan berat.

ADVERTISEMENT

"Ada juga yang sekolah kurang diperhatikan oleh kepala sekolah, misalnya dia rusak ringan, kalau rusak ringan tanggung jawab sekolah, misalnya kenteng bocor ketika dibiarkan jadi ke plafon bisa rusak sedang, malah bisa jadi rusak berat, sehingga ketika dibiarkan rusak otomatis," ujarnya.

Sutoto menargetkan pada tahun 2026, Pemkab Pandeglang bisa menyelesaikan persoalan kondisi sekolah-sekolah yang rusak. Terlebih, kata dia, saat ini diuntungkan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211 dan 212 tahun 2022 yang memprioritaskan kepentingan sektor pendidikan.

"Anggaran yang disiapkan dari DAK kalau DAK itu kita biasanya berbasis dapodik, nggak pernah banyak DAK, paling 10 sekolah, paling 20 sekolah (per tahun). Tapi kita akan masuk dianggaran APBD ini dengan kebijakan ada PMK ini mudah-mudahan maksimal, tahun ini yang di PMK aja ada 100 sekolah bisa tertangani, jadi 2026 bisa selesai," imbuhnya.

Simak juga 'Saat Sekolah Dibongkar, Siswa SDN Manduang Bali Belajar di Balai Banjar':

[Gambas:Video 20detik]



(fas/fas)



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads