.webp)
3. Bahaya Bocor Data
Para pakar keamanan siber mengingatkan bahwa ini merupakan kejahatan besar yang perlu ditanggapi dengan serius. Pakar keamanan siber CISSREC Pratama Persadha mengingatkan bahwa kejadian ini bisa seperti kasus Pilpres di Amerika Serikat tahun 2016. Saat itu, heboh soal skandal Cambridge Analityca. Menurutnya, ini berbahaya.
"Ini kayak kasus Pilpres Amerika 2016, di mana ada skandal Cambridge Analityca. Data-data di dalamnya valid. Ini adalah bahaya. Karena dengan NIK dan No KK saja bisa dipakai untuk registrasi SIM cards. Bisa dipakai untuk kejahatan, penipuan, dan lain-lain. Apalagi ada field nama ibu kandung. Bisa dipakai untuk fraud perbankan," ujarnya saat dihubungi, Selasa (18/7).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga mengatakan bahwa bahaya lain terkait Pilpres. Data ini, lanjutnya, bisa dimanfaatkan untuk kampanye Pilpres 2024.
"Yang bahaya lagi adalah, data-data ini digabungkan dengan data simcard, dan data-data lain, bisa digunakan untuk kampanye di tahun 2024," ujarnya.
4. RI Darurat Data
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda menilai permasalahan ini menunjukkan RI sedang mengalami darurat data kependudukan.
"Jika hal ini benar maka kita sekarang sedang mengalami darurat data kependudukan," kata Rifqi kepada wartawan, Selasa (18/7).
Rifqi meminta Kemendagri mencermati cakupan data yang diduga bocor tersebut. Dia menyinggung sistem data kependudukan RI sudah mulai kompleks memuat banyak klasifikasi dalam satu sistem database.
"Kendati demikian memang harus dicermati data apa yang bocor. Apakah sekadar nama dan NIK atau masuk pada wilayah yang lebih privat. Kita tahu bahwa database kependudukan kita sampai hari ini sudah semakin kompleks isinya karena kita semua ingin menuju single entry data system," ujarnya.
5. Bisa Jadi Bencana Massal
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyoroti dugaan 337 juta data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bocor dan dijual di internet. Mardani mewanti-wanti bencana massal yang dapat mengganggu stabilitas negara imbas kebocoran data jutaan warga.
"Tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keamanan data, khususnya yang digital," kata Mardani dalam cuitan di akun Twitter-nya seperti dilihat, Senin (17/7).
Ketua DPP PKS ini mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak Kemendagri terkait permasalahan ini. Dia mengaku mendapat laporan Kemendagri sedang melakukan investigasi dan mitigasi terkait dugaan kebocoran data tersebut.
"Saya sudah coba konfirmasi ke pihak Kemendagri. Sejak kemarin mereka sedang melakukan audit investigasi serta mitigasi preventif," ujarnya.
Terpisah, Mardani menambahkan bahwa persoalan ini harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Dia mewanti-wanti hal ini dapat menganggu stabilitas negara.
"Mesti serius ditanggapi. Karena bisa jadi bencana massal yang mengganggu negara," kata Mardani.
(azh/azh)
