.webp)
Publik dihebohkan oleh dugaan bocornya 337 juta data warga di kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) dan dijual di internet. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Dave Laksono, meminta pembentukan komite pengawas perlindungan data pribadi.
"Perlu dibentuk komite atau lembaga pengawas akan perlindungan data pribadi, sesuai amanat UU. Akan tetapi harus ada ketegasan dan kejelasan otoritas dan tanggung jawab lembaga ini apa," kata Dave kepada wartawan, Selasa (18/7/2023).
Ia menyebutkan ide soal pembentukan komite pengawas juga perlu diperhatikan dari segi anggaran supaya tepat penggunaannya. Menurut dia, harus ada ketegasan di sana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Agar tidak hanya menghamburkan anggaran negara, tetapi juga benar-benar bermanfaat. Lembaga tersebut harus mempunyai kemampuan untuk menerapkan dalam menjalankan protokol pengamanan, standardisasi sistem, dan hardware. Serta penanganan dan penangkalan data breach," ujar Dave.
Dave mengaku hingga saat ini belum menemukan rancangan kerja jangka panjang terkait penanganan kebocoran data. Ia meminta ada tindakan khusus dari pemerintah terkait hal itu.
"Saya belum melihat rancangan kerja jangka panjang dalam menangani kebocoran data ini. Saya menantikan blue print bagaimana pemerintah membangun keamanan data secara masif yang bisa menjadi paduan kepada semua kementerian atau lembaga dan lembaga swasta yang bertanggung jawab sebagai pengampu data," kata Dave.
Dugaan kebocoran data Dukcapil awalnya diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto. Pemilik akun Twitter @secgron ini mengatakan data Dukcapil yang diduga bocor itu terbilang cukup lengkap yakni, mencakup nama, NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir/nikah, dan lainnya
"Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data," ujar Teguh dalam dalam postingannya.
Teguh merujuk pada kejadian-kejadian dugaan kebocoran data sebelumnya, ketika instansi terkait buru-buru membantah dan hasil investigasi tidak disampaikan ke publik. Padahal publik bisa menanggung akibat kebocoran data ini.
"Padahal yang bocor itu adalah data publik dan yang menanggung kerugiannya adalah masyarakat. Bahkan rekomendasi pun tak pernah diberikan sama sekali," ungkapnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah angkat bicara soal dugaan kebocoran data Dukcapil ini. Kemendagri menyebutkan data yang beredar tidak sesuai dengan format yang ada.
"Untuk sementara, dapat diinformasikan bahwa data yang ada di breachforums, jika dilihat dari format elemen datanya, tidak sama dengan database kependudukan yang saat ini terdapat pada Ditjen Dukcapil," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan saat dihubungi, Minggu (16/7).
Simak Video 'Temuan Sementara Kemendagri soal Dugaan 337 Juta Data Dukcapil Bocor':
(dwr/gbr)
