Polri: Peran Pihak Eksternal di Seleksi Anggota Baru Tak Cuma Mengawasi

Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri tahun ini menggandeng banyak pengawas eksternal pada proses rekrutmen anggota baru Polri. SSDM Polri mengungkapkan peran pihak eksternal sebenarnya lebih dari sekadar pengawasan, tapi juga untuk konsultasi hingga melakukan komunikasi pada peserta rekrutmen dan orang tuanya.

"Untuk menjaga agar prosesnya ini bersih, transparan, akuntabel, humanis, kita juga selalu melibatkan pengawas eksternal, selain internal ya. Pengawas eksternal dari mulai (rekrutmen) level polda sampai Mabes Polri, kita libatkan," kata Asisten Kapolri bidang SDM, Irjen Dedi Prasetyo, kepada detikcom, Senin (17/7/2023).

Untuk diketahui, SSDM Polri menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk pemeriksaan kesehatan peserta rekrutmen anggota baru. Kemudian, ada Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) untuk tes psikologi peserta rekrutmen, lalu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk tes akademik. Ada pula Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Universitas Gunadarma, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media massa.

"Ya pengawas eksternal tuh dilibatkan dalam setiap tahapan-tahapan tes. Dari mulai awal administrasi, kemudian kesehatan pertama, kemudian psikologi, kemudian akademis, kemudian tahap pemeriksaan kesehatan kedua. Ini ada berbagai macam yang kita konsultasikan," jelas Dedi.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini memberi contoh di Sumatera Utara (Sumut) ada 6 peserta rekrutmen yang dinyatakan tak memenuhi syarat alias tak lolos di tahapan pemeriksaan psikologi karena satu aspek, padahal nilai tesnya bagus. Panitia lalu mengkonsultasikan masalah ini kepada Himpsi untuk mendapatkan keputusan terbaik bagi si peserta, yang kemudian disampaikan kepada si peserta dan orang tua peserta rekrutmen.

"Sebagai contoh kejadian di Sumatera Utara, (di tahap) tes kejiwaan enam orang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Padahal, kalau dilihat dari sisi hasil tes, ya, dari sisi kuantitatif itu nilainya di atas rata-rata, 80 misalnya nilainya," cerita Dedi.

"Tapi psikologi dan kesehatan jiwa, tidak mempersyaratkan nilai tinggi. Tapi di situ ada unsur kejujuran, ada unsur betul-betul melihat bagaimana posisi seseorang itu secara alamiah. (Enam peserta) dinyatakan tidak lulus. Nah, dengan adanya pengawasan eksternal seperti itu, dikonsultasikan, dikomunikasikan," sambung Dedi.

Dedi mengatakan Polri memiliki standar dan batasan dalam penilaian calon anggotanya. Standar tersebut, sambung dia, disampaikan kepada peserta rekrutmen dan orang tuanya agar dapat dipahami dengan baik.

"Kita punya standar-standar, batasan-batasan yang bisa menentukan ini lulus dan tidaknya. Dan itu semua kita pertanggungjawabkan. Dan dengan pelaksanaan eksternal juga membantu untuk mengkomunikasikan dengan pihak-pihak keluarga," tutur Dedi.

Contoh tahapan rekrutmen anggota Polri lainnya yang melibatkan pengawas eksternal, tambah Dedi, seperti di pemeriksaan kesehatan yang diawasi IDI. Tahapan ini harus dilakukan secara ketat untuk menghindari hal fatal terjadi pada diri siswa atau taruna di masa pendidikan.

"Ketika dia mengikuti pendidikan yang sangat berat, sangat panjang, nah bisa fatal kepada yang bersangkutan. Itu yang kami jaga agar tidak terjadi," beber mantan Kadiv Humas Polri ini.

Suasana tes seleksi calon taruna-taruni Akademi Kepolisian (Akpol) diawasi LSM Gagasan Anak Negeri (GAN). (Audrey/detikcom)

Dedi menegaskan upaya ini mendukung program Human Capital Management, di mana orientasi Polri ke depan adalah pengelolaan talenta yang dimiliki tiap-tiap individu yang menjadi anggota Polri.

"Itu cara-cara komunikasi seperti itu yang harus kita bangun. Dan itu juga sebagai bentuk evaluasi kami juga, seperti di awal saya sampaikan, juga tidak ada yang sempurna. Tapi kami belajar dari setiap case by case yang ada, untuk memperbaiki agar tahun depan lebih baik lagi dibandingkan tahun 2023," pungkas Dedi.

Seperti diketahui pada proses seleksi taruna dan taruni Akpol, sebanyak 440 peserta mengikuti serangkaian pemeriksaan dan ujian akhir sejak Kamis, 6 Juli 2023. Pada Sabtu (15/7) kemarin, panitia pusat menggelar Sidang I hasil pemeriksaan administrasi, kesehatan, psikologi, mental dan ideologi, di mana 7 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dipulangkan.

Kini tersisa 433 calon taruna dan taruni yang harus menjalani tes jasmani, akademik, anthropometri dan pemeriksaan penampilan. Panitia pusat akan menggelar Sidang Akhir pada Senin (24/7) mendatang, sebagai tanda berakhirnya proses seleksi catar Akpol Tahun Anggaran 2023.