Apeksi: Kami Tak Menolak PPDB Sistem Zonasi tapi Harus Dibenahi

Ketua Apeksi yang juga Walkot Bogor Bima Arya (M Sholihin/detikcom)

Jakarta -

Wali Kota (Walkot) Bogor Bima Arya menyampaikan rekomendasi ke Mendikbudristek Nadiem Makariem terkait sistem pendaftaran peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) itu meminta agar PPDB sistem zonasi dibenahi.

"Kami juga telah menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Pendidikan untuk melakukan pembenahan secara sistematis," kata Bima, Senin (17/7/2023).

Bima mewakili wali kota se-Indonesia meminta pembenahan sistem PPDB dilakukan secara sistematis melibatkan kementerian terkait. Dia mengatakan Apeksi tak menolak PPDB sistem zonasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami tidak menolak sistem zonasi karena tujuannya baik, tetapi harus ada pembenahan tadi," kata dia.

Bima menyebut pembangunan sekolah-sekolah negeri sesuai kebutuhan dan lokasi, jadi salah satu pendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Kementerian diharap memberi dukungan, baik dari segi anggaran maupun kualitas pendidik.

"Komitmen yang lebih kuat terkait penganggaran dari (Kementerian) PUPR dan tadi dari kementerian terkait untuk pembangunan sekolah, juga peningkatan kualitas guru-guru, rekrutmen guru. Jadi kalau sekolah dibangun tetapi gurunya kurang ya kan tidak ada artinya. Nah ini juga ada porsi Kementerian PAN-RB di sini," kata Bima.

Ketua Apeksi ini meminta agar wewenang pengawasan dan pengelolaan pendidikan tingkat SLTA dikembalikan ke pemerintah daerah.

"Terakhir sebagai Ketua Apeksi, kami telah menyampaikan rekomendasi untuk kembali melakukan kajian ulang agar kewenangan tingkat SMA dikembalikan lagi ke tingkat pemerintah kota dan kabupaten. Harus ada revisi dari Undang-Undang Otonomi Daerah, karena ini keluhan yang merata dari seluruh Indonesia," kata Bima.

Polemik PPDB Sistem Zonasi

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait polemik sistem zonasi PPDB. Ia mengatakan, jika Satgas PPDB bekerja efektif, permasalahan yang dikeluhkan orang tua siswa tak akan terjadi.

Simak Video 'Cak Imin soal Kontroversi PPDB Sistem Zonasi: Penyakit Memprihatinkan':

[Gambas:Video 20detik]

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

"Kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail dari pihak Kemendikbud. Saya sih merasa sebenarnya kalau Kemendikbud dengan satgas PPDB-nya efektif bekerja di lapangan, memitigasi berbagai persoalan, saya merasa sebenarnya masalahnya bisa diurai," kata Huda di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7).

Huda menyebutkan penerapan sistem PPDB yang sudah berjalan selama 5 tahun semestinya dapat berjalan dengan lancar dan terus dievaluasi. Ia menyinggung pemalsuan alamat di sistem PPDB wilayah Bogor yang diungkap Wali Kota Bima Arya.

"Nah, satgas PPDB ini setahu saya sudah dibentuk sejak 2018 melalui joint MoU antara Kemendikbud dengan Kemendagri. Peristiwa Kang Bima Bogor, adanya modus pembuatan domisili baru, itu bayangan saya tidak perlu terjadi di 2023. Ketika Satgas PPDB sejak dari awal melakukan evaluasi dan sejak awal ada terapinya, oh tahun 2021 ditemukan ada fenomena pembuatan domisili baru banyak," kata Huda.

Huda mengatakan akan meminta penjelasan dari Kemendikbud terkait hal itu. Ia meminta Nadiem Makarim menjadi Ketua Satgas PPDB itu sendiri.

"Kita akan minta penjelasan dari Kemendikbud, opini mereka seperti apa. Saya berdiri pada posisi akan minta minta dilakukan revisi perbaikan-perbaikan terhadap lubang-lubang sistem PPDB," kata Huda.

"Saya merekomendasi Satgas PPDB mengambil peran cepat dan efektif. Maka saya minta Mas Menteri Nadiem sendiri yang memimpin Satgas PPDB. Tadinya hari ini (rapat bareng Nadiem), kebetulan Mas Nadiemnya cuti. Jadinya (hari ini) hanya eselon I yang kita undang," kata dia.

Halaman 1 2

Selanjutnya