.webp)
Pemprov DKI Jakarta mengusut kasus petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Jakarta Utara (PPSU Jakut) yang mengaku dipaksa atasan mengutang ke pinjaman online (pinjol). Pemprov DKI mengimbau jika ada korban lain yang merasakan dirugikan, untuk melapor.
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko awalanya mengatakan kasus tersebut baru dilaporkan di wilayah Kelapa Gading. Namun, kata dia, tak menutup kemungkinan kasus serupa terjadi di wilayah lain.
"Ini juga saya berterima kasih kepada teman-teman media juga. Menjadi suatu yang diberitakan kan. Kita kan pingin dapat yang objektif. Biasanya kalau ada satu yang ditangani, terus kalau ada mereka yang juga merasa dirugikan kan ikut melaporkan. Sementara ini yang kami tangkap informasinya baru kejadian di Kelapa Gading," kata Sigit di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (17/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sigit menyampaikan sampai saat ini pihaknya telah memeriksa sejumlah pihak, antara lain oknum kepala seksi (kasi) Kelurahan Kelapa Gading Barat yang dilaporkan, anggota PPSU yang mengaku menjadi korban, Camat Kelapa Gading Darmawan hingga Plt Lurah Kelapa Gading Barat Rahmat Syahputra.
Sigit pun enggan membeberkan hasil pemeriksaan sementara yang telah dihimpun. Prinsipnya, semua dugaan tengah didalami oleh Inspektorat, termasuk adanya korban lain dalam kasus ini.
"Itu masuk materi pemeriksaan," jelasnya.
Berdasarkan informasi yang beredar, petugas PPSU berinisial M itu mengaku dimintai uang senilai Rp 1 juta oleh atasannya yang menjabat sebagai kasi di kelurahan tempatnya bekerja. Informasi yang beredar juga menyebutkan oknum Kasi itu juga meminta uang kepada sejumlah petugas PPSU lainnya.
Bahkan oknum kasi itu disebut memakai data pribadi bawahannya untuk mendaftar pinjol. Setelah pinjaman cair, uang itu ditransfer ke oknum Kasi tersebut.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons kabar tersebut. Heru meminta agar inspektorat turun tangan mendalami laporan tersebut.
"Terkait isu tersebut, saya barusan tanya Pak Wali, kalau memang salah ya kita proses dan saya minta Inspektorat mendalami," kata Heru di Sunter, Jakarta Utara, Jumat (7/7).
Heru menegaskan semua permasalahan harus ditangani sesuai prosedur. Dia mengatakan warga juga harus berhati-hati saat berurusan dengan pinjol.
"Ya memang pinjol ini kalau tidak arif menggunakannya menjadi masalah," jelasnya.
(taa/aud)
