.webp)
Pemprov DKI Jakarta menyebutkan belum ada warga Kampung Susun Bayam yang mau menghuni Rusunawa Nagrak. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Dwi Rio Sambodo, menyinggung kebijakan Pemprov DKI era kepemimpinan Anies Baswedan.
"Bahwa warga Kampung Bayam merupakan korban dari kebijakan yang tidak matang Pemprov DKI di era Anies Baswedan," kata Rio kepada, Jumat (14/7/2023).
Menurutnya, penolakan warga Kampung Susun Bayam yang mau menghuni Rusunawa Nagrak sebagai hal lumrah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penolakan tersebut sangat lumrah mengingat warga dari jauh hari sudah dijanjikan ke Kampung Susun Bayam. Dari pengertiannya saja sudah berbeda antara kampung susun ke rumah susun, belum lagi lokasinya yang berbeda. Pemda DKI harus menjelaskan dan menyesuaikan kebutuhan pemukiman warga tersebut dari segi historis sebelumnya," ucapnya.
Ia mengatakan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono perlu meminimalisasi dampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Dia berharap warga Kampung Susun Bayam mendapatkan kepastian tempat tinggal.
"Di tangan Pj Gubernur seharusnya dampak korban pembangunan JIS seharusnya dapat diminimalisir sekecil mungkin, dengan menyertai pertimbangan historis dan kewilayahan warga Kampung Bayam," tuturnya.
"Sehingga titik temu antara Pemprov DKI dan warga dapat segera disepakati. Termasuk persoalan pokok agraria yang dialami oleh warga Kampung Bayam sebagai dampaknya," sambungnya.
Rio lantas mempertanyakan persoalan yang terjadi. Sebab menurutnya, awal permasalahan disebut karena biaya sewa.
Namun hal ini berubah menjadi kepemilikan atau legalitas lahan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.
"Tempo lalu dijelaskan bahwa ada persoalan tentang biaya sewa yang belum mendapatkan titik temu, kenapa sekarang kok tiba-tiba yang menjadi akar masalah tentang kepemilikan tanah antara Jakpro dengan Dispora?" ujarnya.
Simak juga 'AHY Klaim Hubungan PD-PDIP Baik, Tapi Saling Hargai Posisi Politik':
