.webp)
Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI, Mayjen TNI Mochamad Syafei, menegaskan prajurit TNI harus netral dalam Pemilu 2024. Dia mengatakan hal itu arahan dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
"Yang pertama saya perlu garis bawahi di sini, sesuai dengan arahan Bapak Panglima bahwa TNI harus netral dalam pemilu itu sangat penting yang harus disampaikan ke masyarakat," kata Mayjen Syafei, Jumat 14/7/2023).
TNI yang merupakan salah satu komponen dalam menciptakan pemilu damai mempunyai peran besar dalam menjaga stabilitas keamanan negara Indonesia. Dia mengatakan saat ini pihaknya tengah banyak membuka komunikasi dengan masyarakat dan ormas di berbagai lintas wilayah di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syafei menilai edukasi kepada masyarakat tentang netralitas TNI penting dalam menciptakan pemilu yang damai. Selain itu, perlu juga menjaga konsoliditas antarindividu dan ormas untuk mencegah merebaknya berita-berita bohong (hoax).
"Kita juga mengimbau dan mengedukasi kepada individu masyarakat dan ormas untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax yang saat ini tengah beredar di media sosial dan media-media lainnya," katanya.
Dia menyambut positif dukungan Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad) terhadap TNI.
"Tentu hal semacam ini perlu kita sambut terbuka dan positif, karena dengan kolaborasi ini bisa membantu menyampaikan pesan kita ke masyarakat" ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Hipakad, Hariara Tambunan, mengatakan pihaknya siap membantu kinerja TNI dalam menciptakan pemilu yang damai. Dia memerintahkan kepada seluruh jajaranya selalu siap siaga saat dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh TNI.
"Saya perintahkan kepada seluruh anggota, staf beserta jajaran Hipakad untuk senantiasa siaga standby 24 jam apabila dibutuhkan bantuan oleh TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, baik berupa tenaga dan pikiran, apapun itu bentuknya, sesuai dengan semboyan kita, satu jiwa satu korsa satu komando," katanya.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan netralitas prajurit. Dia menegaskan prajurit TNI tidak memihak partai politik ataupun pasangan calon dalam kontestasi politik 2024 mendatang.
"Tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun beserta paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis," kata Yudo Margono dalam keterangan tertulis yang didapat detikcom, Kamis (25/5.
Yudo menginstruksikan jajaran untuk tidak memberikan sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon ataupun parpol untuk melakukan kampanye. Dia juga melarang jajaran mengarahkan keluarganya untuk memihak salah satu paslon atau parpol.
"Keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih (hak individu selaku warga negara), dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih," ujarnya.
"Tidak memberikan tanggapan, komentar, dan mengupload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei," imbuhnya.
Lebih lanjut, Yudo menyebut bakal menindak tegas prajurit yang kedapatan bermain politik praktis. Dia menegaskan prajurit TNI harus netral dalam kontestasi politik.
"Menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberi dukungan partai politik beserta Paslon yang diusung," pungkasnya.
Simak Video 'Panglima TNI: Hoegeng Awards Beri Motivasi untuk Masyarakat':
