.webp)
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan Indo-Pasifik tidak boleh menjadi medan pertempuran baru. Sebab, kata Retno, ada pihak yang mengatakan kawasan Indo-Pasifik saat ini tengah mengalami gejala Perang Dingin.
"Ada yang mengatakan Indo-Pasifik sedang mengalami gejala 'a Cold War in hot places (Perang Dingin di tempat panas)'. Indo-Pasifik tidak boleh menjadi medan pertempuran lainnya," kata Retno dalam Pertemuan ke-13 Menlu East Asia Summit (EAS), di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Retno menekankan kawasan Indo-Pasifik harus stabil dalam konteks politik hingga keamanan. Indo-Pasifik ditegaskannya harus menjadi kontributor perdamaian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Wilayah kami harus tetap stabil, dan kami berniat untuk tetap seperti itu. Indo-Pasifik tidak hanya harus menjadi kontributor pertumbuhan, tetapi juga kontributor bersih untuk perdamaian yang memproyeksikan paradigma kolaborasi kami ke wilayah lain," tutur dia.
Retno melanjutkan, Indo-Pasifik saat ini tengah berada di titik kritis. Karena itu, Retno meminta negara-negara yang tergabung dalam East Asia Summit untuk berkontribusi terhadap Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai, stabil, dan inklusif.
"Kita semua memiliki perbedaan, tetapi terserah kita untuk menggunakan perbedaan ini sebagai kekuatan pemisah atau mengubahnya menjadi kekuatan yang memperkaya upaya kolektif kita," papar dia.
"Bapak pendiri kami membayangkan konsep 'kesatuan dalam keragaman'. Suatu gagasan bahwa dari perbedaan kita dapat menciptakan keharmonisan dan menetapkan kesamaan jadwal acara," imbuh Retno.
Sebagai informasi, negara-negara peserta EAS, yaitu 10 negara/regional ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Republik Korea, dan Selandia Baru. Amerika Serikat dan Federasi Rusia. Selain itu, ada juga Timor Leste, yang baru bergabung tahun ini.
Para menteri luar negeri negara-negara tersebut juga hadir di dalam pertemuan, seperti Menlu Rusia Sergey Lavrov dan Menlu AS Anthony Blinken. Sementara itu, Menlu China diwakili oleh Direktur PRC dari Kantor Pusat Luar Negeri PKC Wang Yi. Sedangkan untuk ASEAN, pemerintah Myanmar tidak diundang dalam pertemuan ini.
Simak juga 'Saat Bertemu Biden, Jokowi Dorong AS Wujudkan Perdamaian Indo-Pasifik':
