.webp)
Bacapres PDIP Ganjar Pranowo sempat menyinggung maraknya pungutan liar atau pungli di sektor pendidikan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Pengamat Pendidikan dari Vox Populi Institute, Indra Charismiadji, menilai pungli di pendidikan hanya bisa dihilangkan dengan mengubah sistem.
Indra awalnya merespons pernyataan Ganjar Pranowo soal maraknya pungli di pendidikan. Dia tidak menampik pernyataan Ganjar tersebut.
"Saya terus terang menemukan di Jateng kasus-kasus yang mirip seperti yang beliau (Ganjar Pranowo) sampaikan itu, jadi bahkan baru seminggu yang lalu saya ketemu seorang driver ojol yang dia itu ngeluh anaknya diterima di SMK negeri gratis tuh, tapi buat bayar seragam, kainnya doang, itu dia bilang Rp 2,5 juta, buat jahitnya Rp 500 ribu, buat seragam aja Rp 3 juta, itu dia pusing, sekolahnya gratis dan model gini banyak, nggak cuma satu," kata Indra saat dihubungi, Kamis (13/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan kita dengar lah ada model study tour, terus ya gitu-gitu deh, termasuk ya juga masih ada jual beli bangku juga kan, jadi pungli-pungli itu masih banyak lah. Jadi faktanya memang begitu," sambungnya.
Indra mengatakan persoalan pungli ini tidak bisa diselesaikan dengan memadamkan api seperti memberikan sanksi atau memecat pihak yang melakukan pungli. Menurutnya, cara satu-satunya yakni mengubah sistem.
"Harusnya yang saya katakan yang dibenahi adalah sistem, nggak bisa model memadamkan api, beliau (Ganjar Pranowo) selalu pakai model memadamkan api kan, jadi ada masalah terus diviralkan, orangnya disanksi dan segala macem, ya ini akan terjadi terus, makanya harus sistem yang dibuat," ucapnya.
Sistem seperti apa yang dimaksud? Indra mengusulkan adanya satker di setiap sekolah. Menurutnya, sekolah harus diubah menjadi seperti kantor yang diberi biaya operasional langsung oleh pemerintah tanpa perantara.
"Saran saya setiap sekolah negeri harus berubah jadi satker. Satker itu artinya satuan kerja, jadi kayak kantor, kayak kantor pemerintah, jadi kalau kantor pemerintah itu, kalau biaya operasionalnya sebulan Rp 1 M, ya dikasihnya Rp 1 M. Dan itu harus dihitung berdasarkan semua kebutuhan, termasuk tadi, kalau beli seragam ya seragam harus masuk situ, karya wisata, study tour, buku segala macam ya masuk situ," jelasnya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak Video 'Cerita Ganjar soal Pungli Berkedok Infaq di Sekolah':
Menurutnya, pemerintah harus mulai melarang adanya transaksi langsung antara pihak sekolah dan orang tua. Dia menegaskan pungli terjadi karena adanya transaksi langsung.
"Jadi nggak ada sama sekali transaksi ke orang tua dalam bentuk apapun, termasuk yang kemarin ramai, urusan wisuda-wisduaan, itu banyak punglinya juga itu kan. Jadi nggak ada, istilanya nggak ada transaksi apapun di sekolah, karena sekolah bukan tempat transaksi," tegasnya.
"Saran saya tadi semua sekolah negeri benetuknya satker, nggak ada hitung per-kepala, nggak ada juga sekolah berlomba-lomba bikin kelas baru, supaya duitnya nambah, nanti kan per-kepala tuh. Itu salah satu kalau kita bicara terobosan. Saya juga sarankan berubah, jangan sekolah negeri, tapi sekolah negara. Memang nggak ada transaksi sama sekali," lanjutnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo bicara soal maraknya pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan. Ganjar meminta kepada wali kota se-Indonesia untuk pungli bermodus infaq di sekolah.
Hal ini disampaikan Ganjar di hadapan 85 wali kota se-Indonesia yang hadir dalam Rakernas XVI Apeksi di Upperhills Convention Center, Kamis (13/7). Selain Ganjar dijadwalkan juga hadir dua bacapres lainnya yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
"Saya kaget sekali, kemarin saya datang ke salah satu kabupaten di Rembang, saya dialog dengan siswa. Dalam dunia pendidikan kita, ada saja perilaku yang katanya itu biasa. Apa? Pungli," kata Ganjar dilansir detikSulsel.
"Dalam sebuah dialog saya sampaikan sekolah di mana? SMA? negeri? Bayar nggak sekolahnya? Nggak Pak. Nggak bayar kami Pak. Tapi kalau seragam bayar? Oh iya, kalau seragam mesti beli. Tapi SPP nggak bayar kan? Nggak Pak. Uang gedung? Nggak ada Pak, kamu? Nggak ada Pak. Kamu? Ada Pak. Apa? Uang gedung Pak. Oh jangan ngomong, SMA , SMK sudah saya bebasin loh," tambahnya.
Ganjar mengaku heran dengan masih adanya biaya yang mesti dikeluarkan orang tua siswa. Padahal Gubernur Jawa Tengah itu sudah menyiapkan Rp 800 miliar yang dialokasikan di dunia pendidikan.
