.webp)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan butuh transparansi dan pengawasan yang efektif dalam penerapan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Para pemangku kebijakan di setiap daerah dan tingkat pusat mesti mempersiapkan proses PPDB secara matang agar berjalan dengan baik.
"Terjadinya sejumlah masalah dalam proses penerimaan peserta didik baru di sejumlah daerah harus menjadi perhatian serius semua pihak, jangan sampai kejadian serupa terus berulang setiap menjelang tahun ajaran baru," kata Lestari dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).
Lestari menjabarkan ada sejumlah kasus terkait penerimaan peserta didik baru yang terjadi di berbagai daerah, seperti keterbatasan daya tampung sekolah, ketidaksesuaian data peserta, hingga dugaan manipulasi data mengemuka dalam proses PPDB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Lestari, setiap daerah harus menerapkan sistem PPDB dengan mekanisme yang transparan dilengkapi dengan langkah pengawasan yang tegas.
Dia berpendapat, sistem penerimaan peserta didik baru seharusnya terus membaik, melalui upaya evaluasi terhadap pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya.
Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah mampu memformulasikan sistem PPDB yang tepat, disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah.
Selain itu, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengingatkan para pemangku kebijakan di daerah juga harus mampu merencanakan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan perkembangan demografi penduduk di wilayahnya masing-masing.
Dengan perencanaan yang matang, Lestari berharap ketersediaan ruang kelas dapat mengejar kebutuhan di setiap daerah. Dengan begitu proses PPDB dari tahun ke tahun diharapkan semakin baik.
Lestari juga mendorong agar para pemangku kebijakan di sektor pendidikan di tingkat pusat dan daerah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, agar hak setiap warga negara mendapat pendidikan yang layak dapat direalisasikan.
Simak juga Video 'Cak Imin soal Kontroversi PPDB Sistem Zonasi: Penyakit Memprihatinkan':
