.webp)
Pemprov DKI Jakarta mulai membahas usulan pembagian jam masuk kerja untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Ibu kota. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI August Hamonangan menilai pemberlakuan skema work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA) menjadi salah satu solusi atasi kemacetan.
"Pemberlakuan WFH/WFA kedudukan DKI Jakarta yang beralih ke IKN maka Pemprov DKI perlu melakukan transformasi Jakarta menjadi kota global dengan mengusung transformasi digitalisasi di berbagai sektor dan menerapkan WFH/WFA yang pernah diterapkan pada era pandemi dan terbukti mampu mengatasi kemacetan," kata August dalam keterangan, Kamis (13/7/2023).
"Skema work from home/work from anywhere merupakan bagian merespons tatanan baru (new normal) pasca pandemi sehingga penerapan digitalisasi menjadi suatu keniscayaan," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirinya mengatakan penggunaan transportasi publik juga dapat membantu mengurangi kemacetan. Namun, Pemprov DKI dinilai harus menjamin akses dan mobilitas transportasi umum tersebut demi kenyamanan masyarakat.
"Pemanfaatan dan pemaksimalan transportasi publik penggunaan transportasi publik nyatanya menjadi salah satu solusi untuk mengurai kemacetan di Jakarta, namun Pemprov DKI Jakarta harus menjamin kenyamanan para penumpang transportasi publik tersebut serta mudah diakses sehingga memberikan nilai efisiensi dan efektif bagi masyarakat," ucapnya.
 Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI August Hamonangan (Foto: Dwi Andayani/ detikcom) |
Dari data BPS Provinsi DKI Jakarta, August mengatakan jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan sebesar 4,39% pada tahun 2022 lalu. Kendaraan motor di Jakarta mencapai angka 26,37 juta unit, Jumlah ini naik 4,39% dari jumlah di tahun 2022 yang mencapai angka 22,26 juta unit.
Lalu, bersumber dari data Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) pada 2018, mengatakan rasio pengguna transportasi umum di Jabodetabek baru mencapai 29,9% dari total 49,5 juta pergerakan.
Menyikapi perubahan status DKI Jakarta dengan diterapkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara, kata August, maka kedudukan peran dan fungsi Jakarta sebagai ibu kota negara akan segera beralih ke IKN. Sehingga, menurutnya, Pemprov DKI perlu melakukan transformasi Jakarta menjadi kota global.
Tonton juga Video: Agar Tak Macet, Pekerja Diharapkan WFH Usai Liburan Tahun Baru
