.webp)
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap penangan perkara di MA. Partai Solidaritas Indonesia (PSi) meminta hukuman maksimal jika Hasbi Hasan terbukti menerima suap penanganan perkara.
"PSI berharap vonis maksimal dan beri tambahan sepertiga sesuai KUHP. Aparat penegak hukum yang melanggar hukum adalah pengkhianat yang merusak kepercayaan masyarakat," kata juru bicara DPP PSI Francine Widjojo kepada wartawan, Kamis (13/7/2023).
Pasal 52 KUHP mengatur bahwa pejabat yang melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus jabatannya maupun menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana dalam jabatannya dapat ditambah sanksi pidana sepertiga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasbi sudah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di MA. Ia kini ditahan KPK, akan menjalani 20 hari pertama di Rutan KPK.
KPK menduga Hasbi Hasan menerima suap Rp 3 miliar untuk mengurus perkara di Mahkamah Agung. Kasus ini berawal dari laporan pidana serta gugatan perdata yang diajukan debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka, di Pengadilan Negeri Semarang. Heryanto tak puas atas putusan PN Semarang yang membebaskan seorang terdakwa bernama Budiman Gandi Suparman.
"DTY (Dadan Tri Yudianto) membagikan kemudian menyerahkan kepada HH (Hasbi Hasan) besaran diterima HH kurang lebih sekitar Rp 3 miliar," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK, Rabu (12/7).
Simak Video 'Liuk Sang Sekretaris MA, Disebut Terima Suap Rp 3 M dan Jadi Tersangka':
