.webp)
Ketua Fraksi PKB/PPP DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas meminta tak ada unsur politik terkait rencana program rumah DP Rp 0 diubah menjadi hunian milik terjangkau. Dia meminta pengkajian dilakukan secara matang.
"Kalau menurut saya rumah DP 0 persen terus berjalan kalau memang bisa. Karena selama ini rumah DP 0 persen agak mandek, karena dari target Pak Gubernur pada waktu itu Pak Anies berapa ratus ribu gitu, hanya mampu cuma 9 ribu kalau nggak salah," kata Hasbiallah Ilyas kepada wartawan, Rabu (12/7/2023).
Hasbiallah menilai program rumah DP Rp 0 ini terkendala karena pembiayaan. Dia berharap rencana perubahan program era Gubernur Anies Baswedan tidak ada unsur politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau memang program DP 0 persen itu sangat bagus kalau memang pelaksanaannya optimal, ini di lapangan tidak optimal karena terkendala pembiayaannya, nah sekarang jika Pemprov ingin merubah rumah DP 0 persen harus dengan pengkajian yang matang, tidak boleh ada unsur politik karena ini program Pak Anies, nggak boleh gitu, harus dengan pengkajian yang matang," kata dia.
Menurut Hasbiallah, program DP Rp 0 ini tidak bisa diubah begitu saja karena masuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Menurutnya, RPD harusnya menjadi panduan Pemprov DKI dalam bekerja.
"Rumah DP 0 persen itu masuk di rencana kerja daerah sampai tahun 2026, berarti Pemprov ini menyalahi rencana kerja daerah. Sebelum Pak Anies itu selesai masa baktinya itu kan ada pengesahan RPD, lihat di situ dong, sesuai nggak? Pemprov itu harus bekerja dengan acuan, acuannya RPD itu," tutur dia.
"Dulu di nasional itu zaman Pak Harto ada GBHN kan, berjalan sesuai itu, rule-nya seperti itu. Jangan kita biasakan keluar dari jalur. Ntar kebijakan gubernur baru lagi berubah lagi, kapan mau selesainya ini DKI," imbuhnya.
 Foto: Rumah Dp Rp 0 Cilangkap (Ilyas Fadhillah/detikcom) |
Simak selengkapnya pada halaman berikut.
Simak Video: Rumah DP Rp 0 Jadi Kosan, Riza Patria: Sampaikan ke Pemerintah Sekarang
