.webp)
Satgas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Polri membahas tentang illegal drilling atau pengeboran ilegal bersama Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Diskusi digelar dalam rangka mencari solusi dari masalah illegal drilling ini.
Pembahasan itu dikemas dalam focus group discussion (FGD) bertajuk 'Perumusan Kebijakan Penanganan Illegal Drilling'. Ketua tim dari Satgas Khusus Pencegahan Korupsi Polri, Iguh Sipurba, mengatakan tujuan FDG ini adalah untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan di tingkat daerah.
"Tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan regulasi terkait penanganan illegal drilling yang proporsional antara strategi represif dan preventif," kata Iguh dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Kementerian ESDM, ada pula pihak SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Energi dalam diskusi ini. Iguh menuturkan hasil yang diharapkan dari FGD ini adalah adanya daftar inventarisasi masalah (DIM) yang berisi pendapat dari para narasumber atas permasalahan dalam penanganan illegal drilling. Iguh menerangkan pendapat narasumber akan dijadikan peta untuk penanganan illegal drilling.
"Selain itu, dapat diperoleh usulan solusi atas permasalahan yang terjadi, karena regulasi yang ada saat ini, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua belum cukup mampu untuk mengatur sistem dan tata kelola eksplorasi serta eksploitasi sumur minyak ilegal yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk mengantisipasi permasalahan yang timbul antara lain menyangkut illegal drilling," jelasnya.
 Satgassus Pencegahan Korupsi Polri gelar FGD bahas penanganan proporsional illegal drilling. (Foto: dok. istimewa) |
Acara FGD tersebut dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Herman mengatakan masalah illegal drilling bukan lagi bicara tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), melainkan masalah kemanusiaan.
Karena itu, dia berharap FGD yang digelar Satgassus Korupsi Polri itu dapat memberikan solusi bagi persoalan tersebut.
"Hasil dari FGD illegal drilling ini dapat kita benahi tanpa mengesampingkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat," harap Herman.
Simak juga 'Irwan Hermawan Minta Dibebaskan dari Kasus Korupsi BTS':
