Dapat Predikat WTP, Laporan Keuangan Kemensos Diapresiasi BPK RI

Menteri Sosial Tri Rismaharini menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi. Hal ini ia terima saat acara penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2022 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan III, Senin (10/7).

BPK mencatat progres penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan entitas pada tahun 2014 hingga 2022 mencapai angka yang cukup tinggi yaitu 60,71%.

Dalam sambutannya, Achsanul menuturkan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah menempuh upaya yang luar biasa untuk mengelola anggaran yang diamanatkan. Achsanul bahkan tak segan memberikan apresiasi atas keberhasilan Kemensos dalam menekan temuan yang mencurigakan dalam jumlah sangat besar dalam satu tahun terakhir.

"Termasuk Kemensos, lebih dari 100 sekian triliun bansos untuk recovery COVID-19 tetap berjalan, dan sampai saat ini, recovery itu berjalan dengan baik. Tahun lalu, kami dengan Bu Risma menemukan Rp6 triliun yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam kurun waktu seminggu, dua minggu, sebulan kami terus melakukan uji pertanggungjawaban," kata Achsanul dalam keterangan tertulis, Senin (10/7/2023).

Ia mengungkapkan bahwa Kemensos termasuk entitas yang memberikan respon cepat dan serius terhadap semua temuan BPK.

"Tahun ini yang luar biasa, hanya tersisa Rp 200 miliar dari Rp 6 triliun lebih. Ini effort yang luar biasa. Apresiasi kami kepada Kemensos dalam menjalankan program-programnya. Dan BPK terus memberikan arahan kepada Kemensos hal-hal penting yang harus dilakukan," ungkap Achsanul.

Opini WTP ini diperoleh setelah pemeriksaan yang dilaksanakan di awal tahun. Achsanul mengungkapkan pemeriksaan LK entitas dilakukan mengikuti aturan yang berlaku setiap tahunnya.

"Pemeriksaan ini merupakan mandat undang-undang. Jadi kami memeriksa entitas yang Bapak/Ibu pimpin dari Januari sampai dengan April setiap tahun untuk laporan keuangan tahun sebelumnya. Sementara untuk pemeriksaan yang lain seperti pemeriksaan PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu), pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan investigatif adalah tindak lanjut dari pemeriksaan LK ini," katanya.

Atas hasil pemeriksaan ini, Mensos menekankan pentingnya seluruh jajaran untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Capaian ini juga merupakan indikasi bekerjanya sistem pencegahan korupsi yang diterapkan di Kemensos.

Sebagai informasi, Kemensos merupakan salah satu dari entitas signifikan yang mendapat perhatian oleh BPK RI bersama dengan tujuh K/L lainnya. Ketujuh K/L tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena berpengaruh terhadap LK Pemerintah Pusat.

Tidak hanya Mensos, Acara ini dihadiri oleh Plh. Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Staf Khusus Menteri Sosial (SKM) Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa, SKM Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Doddi Madya, dan Plt. Irjen Dody Sukmono pun terlihat turut mendampingi Menteri Sosial. Selain itu, hadir pula menteri, kepala badan maupun pejabat tinggi perwakilan K/L lainnya.