Konsultan desain dari Inggris, Buro Happold, menyatakan desain JIS tidak sesuai dengan panduannya. Masalah stadion yang selesai dibangun di era Gubernur Jakarta Anies Baswedan itu menuai geger polemik wacana.
Kelompok mahasiswa ini juga menyoroti JIS, bukan dari desainnya, melainkan dari sisi pembangunannya yang dinilai menggusur penduduk. Kelompok mahasiswa ini adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
"Pembangunan JIS menggusur rumah rakyat di Kampung Bayam dan Kampung Bambu. Sampai hari ini mereka masih mencari keadilan, hidup terlunta-lunta," kata Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino, dalam keterangan tertulis, Senin (10/7/2023).
Menurut Arjuna, nasib warga eks Kampung Bayam yang digusur saat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di era eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih terkatung-katung untuk memperoleh tempat tinggal. Mereka dulu dijanjikan bakal direlokasi ke Kampung Susun Bayam oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di era kepemimpinan Anies.
"Janji manis Anies sampai hari ini tidak ada buktinya. Hanya pepesan kosong. Sampai hari ini mereka tidak bisa menghuni rusun yang dijanjikan," tambah Arjuna.
Arjuna juga meminta para pemangku kepentingan tidak hanya membahas bangunan JIS, tapi juga memikirkan nasib rakyat yang digusur demi JIS. Menurut Arjuna, mereka yang digusur juga warga negara yang berhak mendapatkan keadilan dan haknya, bukan hanya pencinta bola.
Arjuna menilai JIS bukan hanya monumen kemegahan stadion sepakbola, tapi juga monumen penderitaan rakyat yang dikorbankan hanya demi popularitas. Sampai hari ini warga korban penggusuran masih menagih janji kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pemilik aset. Mereka telah melayangkan banding administratif terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT Jakpro.
"Jadi, mana janji relokasi? Mengganti kata gusur dengan relokasi, hasil akhirnya rakyat terlunta-lunta hidupnya hanya demi elektabilitas. Bahkan harga sewa Kampung Susun Bayam juga sangat mahal, tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi warga yang digusur yang hanya pekerja harian dan serabutan," pungkas Arjuna, sembari berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) blusukan lagi.
"Pak Jokowi harus menemui warga korban penggusuran JIS. Kami yakin Pak Jokowi bisa menyelesaikan masalah ini. Karena Pak Jokowi punya rekam jejak yang baik dalam menangani warga terdampak penggusuran yang mengutamakan dialog dengan warga," tutup Arjuna.
detikcom memberitakan soal Kampung Susun Bayam pada Maret lalu. Warga korban gusuran Kampung Bayam menduduki Kampung Susun Bayam karena tak kunjung diberi kunci hunian. Mereka mengemper dan bertahan di kawasan itu, menggelar terpal, dan beraktivitas di luar unit.
Warga mulai masuk ke area Kampung Susun Bayam sejak 13 Maret. Salah satu warga bernama Suryo mengatakan sudah mengikuti alur birokrasi untuk bisa menghuni Kampung Susun Bayam, tapi hingga kini belum mendapat kepastian.
"Padahal, Desember 2021, warga Kampung Bayam sudah harus menerima kunci, dan sudah ada surat kesepakatan pada 10 Januari 2023 kepada Pj Gubernur yang kami tembusan ke wali kota dinas perumahan dan seluruh instansi terkait. Namun sampai saat ini Pj Gubernur tidak merespons dan belum menyerahkan kunci sampai hari ini," ujar Suryo dalam keterangannya, dilihat, Kamis (16/3).
Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim sebelumnya memberikan solusi kepada eks warga Kampung Bayam agar segera mendapatkan hunian layak. Ali berharap warga bersedia dipindahkan ke rusun-rusun yang tersedia di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta dan (calon) penghuni Kampung Susun Bayam ternyata belum menyepakati tarif hunian tersebut. Warga sempat meminta tarif Rp 150 ribu per bulan. Namun, BUMD PT Jakarta Propertindo minta Rp 765 ribu per bulan.
"Tarif sebesar pada rentang Rp 615.000-765.000 disesuaikan dengan lantainya," kata Wakil Presiden Sekretaris Perusahaan PT Jakpro, Syachrial Syarif, Kamis (23/2).
Terbaru, muncul polemik soal Buro Happold, perusahaan konsultan desain dari Inggris, yang menyatakan JIS tidak sesuai panduannya.
Pernyataan lengkap Buro Happold, di halaman berikutnya:
(dnu/dhn)