.webp)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir isi eksepsi mantan Menkominfo Johnny G Plate yang menyebut proyek BTS Kominfo merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasto mengatakan korupsi tidak akan terjadi jika menteri disiplin.
"Ya kami selalu menegaskan korupsi adalah korupsi dan itu tidak akan terjadi kalau menteri sebagai pemegang kewenangan di dalam penggunaan anggaran betul-betul berdisiplin menjaga seluruh kewenangannya," kata Hasto di kompleks Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).
Dia mengatakan menteri yang tidak disiplin akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Hasto meminta Plate mengikuti saja proses hukum dalam kasus itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika dari situ sudah jebol, ya jebol lah pertahanan dan kemudian terjadi berbagai penyalahgunaan kekuasaan, sehingga ya ikutin aja proses hukum," ucapnya.
Hasto mengatakan PDIP pernah memiliki pengalaman pahit terkait korupsi. Dia mengatakan PDIP berupaya membangun sistem untuk mencegah korupsi.
"PDI Perjuangan sendiri pernah punya pengalaman pahit dan kami belajar dari pengalaman pahit dengan membangun sistem yang baik agar korupsi tidak dilakukan oleh anggota dan kader kami maka lebih baik hal-hal yang sifatnya konstruktif," ujar Hasto.
Menurut Hasto, perintah dari Presiden Jokowi kepada para menterinya terkait kebijakan-kebijakan strategis merupakan hal yang wajar. Hasto menekankan menterilah yang berwenang dalam eksekusi.
"Bahwa di dalam kebijakan-kebijakan strategis itu Presiden memberikan arah ya itu karena ruang lingkup Presiden seperti itu tetapi pengguna anggaran itu kan berada di menteri," kata Hasto.
Sebelumnya, dilansir Antara, Selasa (4/7), Johnny mengatakan pembangunan base transceiver station (BTS) 4G pada 2020-2022 adalah pelaksanaan arahan Presiden RI Joko Widodo. Dia menyebut proyek itu bukan keinginan pribadi.
"Penyediaan BTS 4G disebut dengan tujuan 'merampok uang negara', apalagi dengan narasi seolah-olah terjadi peningkatan BTS 4G 2021-2024 sehingga menjadi 7.904 site untuk periode tanpa melalui kajian, padahal faktanya pengadaan BTS 4G 2021-2022 adalah penjabaran pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet," kata penasihat hukum Johnny G Plate, Dion Pongkor, saat membacakan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Lihat juga Video 'Aksi Johnny Plate Terima Uang 'Haram' Dibungkus Kardus Terkuak di Dakwaan':
