.webp)
Pasar Blok G Tanah Abang seolah mati suri karena ditinggal pengunjung maupun pedagangnya. Mati surinya Blok G ini berbuntut panjang ke pedagang.
Harteti (65), salah satu pedagang yang masih bertahan menceritakan, kondisi itu terjadi usai skybrigde yang menghubungkan Pasar Tanah Abang dan Stasiun Tanah Abang dibangun.
"Sebelum corona waktu Gubernur Anies, dibikin sama dia tenda di bawah, di sini (Blok G) sudah mulai goyang, sepi. Terus dibuat lagi sama dia skybridge ke arah stasiun itu. Sudah pada lari ke situ, pada sepi di sini," kata Harteti pada wartawan di lokasi, Sabtu (8/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak skybridge muncul, kata dia, akses masyarakat untuk menuju Blok G menjadi terbatas. Hampir semua akses diarahkan menuju Stasiun Tanah Abang.
"Akses jalannya sudah nggak ada juga, dipotong-potong di situ. Terus habis itu, jalan dari Stasiun ke skybridge itu ke sana, dibuang ke sana semua, ya nggak ada orang ke sini," ujarnya.
Bagaimana kondisi Blok G zaman Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI? Baca halaman selanjutnya.
Blok G Era Gubernur Jokowi
Ia pun membandingkan kondisi terkini dengan masa 'jaya' Blok G sewaktu Presiden RI Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI. Harteti mengatakan kala itu, pasar tersebut ramai pengunjung, tertata rapi dan bersih.
"Waktu Pak Gubernur Jokowi sama Ahok, bawah itu dibersihkan. Di atas ini, orang pada naik semua, ini penuh semua (pedagangnya), dibina sama Pak Jokowi. Lantai dua penuh, lantai satu penuh semua. Nggak ada yang kosong, ramai, tangga -tangga juga dibikin," kenangnya.
Harteti yang sudah berjualan baju selama 35 tahun itu mengatakan, tokonya dulu bisa menjual eceran baju. Namun karena tokonya semakin sepi, maka pun hanya menerima grosiran karena jika diecer akan merugi.
"Sekarang untuk pengenceran satuan, ibu nggak pernah jual karena ibu nggak bisa untung kalau jual satuan gitu," ucapnya.
"Tapi waktu Pak Jokowi jadi Gubernur, kaki lima nggak ada, bersih dan dengan sendirinya orang lari ke atas untuk belanja. Belanja ke toko ibu bisa satuan dulu," lanjutnya.
Ia berujar, semenjak kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta juga, pedagang dibuatkan tenda-tenda di trotoar depan Gedung Blok G untuk berjualan. Alhasil, pedagang yang sebelumnya menempati Blok G migrasi ke tenda-tenda tersebut.
"Waktu itu pedagang juga masih lumayan banyak nggak kaya gini. Sekarang banyak pada ngontrak di situ (di seberang Blok G). Harganya sejuta per tahun," imbuhnya.
 Foto: Muhmin (70) Pedagang di Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, (Wildan-detikcom) |
"Waktu Pak Anies kerja sama dengan Pak Haji Lulung, itu yang dapat (kontrakannya) orang-orang sekitar situ. Terus dibikin di sana udah penuh, jadi orang ngejar ke sana, padahal itu tempat orang lewat (trotoar). Jadi mati banget di sini. Orang jadi nggak ke sini," imbuhnya.
Dampak Skybridge
Seorang pedagang Muhmin (70) mengatakan pembangunan skybridge Tanah Abang setidaknya berdampak pada kejayaan Blok G. Kini masyarakat lebih memilih berbelanja di skybridge dibandingkan di Blok G, yang terbengkalai.
Muhmin mengatakan beberapa tahun lalu Blok G masih ramai oleh lalu lalang masyarakat yang hendak berbelanja. Kini kondisinya miris. Banyak kios yang tutup lantaran tidak adanya pembeli.
"(Skybridge) berpengaruh banget. Iya, jadi pengunjung nggak ada, jadi pedagang nggak ada masukan. Butuh biaya hidup, jadi cari tempat lain," kata Muhmin saat ditemui di ruko miliknya, Minggu (9/7/2023).
Pria asal Pulo Gebang itu mengatakan berjualan di Blok G sejak 2005. Kurang lebih sudah 18 tahun dirinya menjadi saksi perubahan Blok G sejak masa kejayaan hingga kini tak terurus.
Muhmin menjual berbagai macam pakaian di kiosnya. Dulu, kata dia, pendapatannya dalam berjualan bisa menutupi kebutuhan sehari-harinya. Namun kini tak jarang dirinya harus menombok lantaran tidak adanya barang terjual dalam satu hari.
"Pokoknya, untuk biaya hidup kecukupan. Kalau sekarang, untuk ongkos pulang pergi, nggak bisa, nggak dapet. Sering (sehari tidak dapat penghasilan) karena nggak ada pengunjung istilahnya," ujarnya.
Niat pindah sempat terlintas di benak Muhmin, namun harus diurungkan lantaran tidak punya modal untuk menyewa tempat lagi. Di Blok G, ia harus membayar Rp 110 ribu dalam satu bulannya kepada pengelola.
"Pertama modal nggak punya, kedua umur. Kalau pindah, kan harus pakai modal lagi, nyewa tempat. Kalau uang boleh pinjem mah, boleh. Ini nambah pikiran lagi, nambah beban," jelasnya.
Muhmin meminta pemerintah dan pengelola membenahi akses menuju Blok G. Akses yang mudah, lanjut dia, membuat masyarakat mudah berkunjung dan membuat Blok G ramai kembali seperti saat masa kejayaannya.
"Saya mah nunggu umur aja. Gimana baiknya, Bapak mah ngikut aja. Pengelola PD Pasar Jaya akses jalannya. Kalau aksesnya betul bisa rame, gampang. Ini kan aksesnya nggak ada. Dibikin eskalator, nggak berfungsi," jelasnya.
Penuturan serupa diungkapkan Wardi, yang berjualan di sana sejak 2008. Toko tempatnya berjualan diteruskan dari orang tuanya yang sudah lebih dulu menjadi pedagang di sana. Sepinya Blok G, kata Wardi, berdampak para kemerosotan pendataan tokonya.
"Pendapatan dulu bisa sehari sampai 400 ribu, sekarang mah boro-boro. Jomplang banget pokoknya dibanding dulu," imbuhnya.
Dorong Perumda Pasar Jaya Berinovasi
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, meminta Perumda Pasar Jaya berinovasi dan mengubah lokasi yang kosong menjadi lahan parkir.
"Kalau tidak bisa dimanfaatkan, lebih baik dijadikan tempat parkir kendaraan agar produktif," kata Abdul Aziz, saat dihubungi, Sabtu (8/7/2023).
Soal keluhan pedagang yang mengaku Blok G lantai 2 dan lantai 3 sepi karena dibangun skybridge, dan adanya PKL di depan Blok G semasa Gubernur Anies Baswedan, Aziz menyampaikan seharusnya Pasar Jaya memiliki langkah kreatif lain agar gedung tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal.
"Itulah yang saya maksud agar Pasar Jaya harus mengevaluasi dan melakukan langkah-langkah kreatif agar gedung tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal," ucapnya.
Beberapa pihak pun perlu dilibatkan dan diajak bicara, sehingga tercapai solusi yang baik untuk penanganan Pasar Tanah Abang.
"Libatkan semua pihak, pedagang, konsumen, tokoh masyarakat, aparat, UMKM, dan lain-lain agar bisa diaktifkan kembali, bisa melalui insentif atau diberikan masa penggunaan gratis untuk memicu adanya konsumen," katanya.
