Jakarta -
Pakar Komunikasi Politik Silvanus Alvin menanggapi kritik minimnya anggota DPR RI yang hadir secara fisik di Rapat Paripurna. Dia menilai kehadiran dalam rapat paripurna bukan satu-satunya indikator kinerja anggota dewan.
"Perlu ditekankan bahwa keberadaan virtual anggota DPR RI bukanlah satu-satunya indikator kinerja parlemen. Kita harus melihat kerja nyata dan dedikasi anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugas mereka," kata Silvanus dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/7/2023).
Selain itu, sejumlah kalangan juga mengkritik rapat paripurna kini dihadiri oleh sedikit anggota DPR. Sebab, banyak anggota dewan yang mengikuti jalannya rapat paripurna secara virtual. Hal tersebut memang diperbolehkan berdasarkan Tata Tertib DPR tepatnya dalam Pasal 254 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Memasuki pasca pandemi, Rapat Paripurna pun saat ini menggunakan sistem hybrid yang merupakan kehadiran campuran anggota DPR, baik secara fisik maupun virtual. Menurut Alvin, kebijakan tersebut cukup baik karena memudahkan anggota dewan menjalankan tugas-tugasnya.
"Kehadiran secara virtual dengan menggunakan sarana teknologi memungkinkan anggota DPR dapat tetap terlibat dalam proses legislasi dan pembuatan kebijakan tanpa harus hadir secara fisik di gedung parlemen. Anggota dewan bisa melakukan kerja-kerja legislasi dan penganggaran sambil sekaligus melakukan pengawasan langsung di lapangan dengan bertemu masyarakat, termasuk di daerah," papar Alvin.
"Jadi di sela-sela kunjungan kerja, anggota DPR bisa tetap mengikuti rapat kerja," imbuhnya.
Alvin juga menilai metode pertemuan virtual juga tidak terlepas sebagai bentuk new normal yang merupakan adaptasi kehidupan pasca pandemi COVID-19. Menurutnya banyak perubahan terjadi saat pandemi yang kemudian diadopsi menjadi kebiasaan baru.
"Kehadiran anggota DPR secara virtual dalam satu sisi perlu dilihat sebagai proses adaptasi dari praktik new normal pasca-pandemi. Kita tidak dapat mengabaikan pembelajaran yang kita peroleh selama pandemi. Dunia telah terbuka dengan adanya pintu-pintu baru, dan kehadiran virtual anggota DPR adalah salah satu hasil positif dari perubahan ini," terang Alvin.
Dia pun mengingat metode pertemuan virtual saat ini juga digunakan oleh semua kalangan dan instansi. Karena itu, Alvin menyebutkan sebuah perubahan tidak selalu buruk.
"Memasuki era digital, kita tidak berpusat pada batasan waktu dan tempat. Dengan perkembangan zaman yang sekarang lebih accessible, produktivitas pekerjaan juga semakin tinggi," jelasnya.
"Kita akhirnya terlatih dan terfasilitasi oleh teknologi digital untuk bekerja dari mana pun dan dalam kondisi seperti apapun. Saya rasa ini menjadi hal positif dan Indonesia harus berani mengambil peran dalam perkembangan teknologi dan informasi," sambung Alvin.
Simak juga 'Saat DPR Gelar Paripurna, 45 Hadir Fisik-251 Anggota Virtual':
[Gambas:Video 20detik]
Alvin menambahkan pemanfaatan teknologi dalam forum-forum formal kini juga menjadi hal lumrah yang dilakukan masyarakat dari berbagai kalangan. Di mana kegiatan resmi pemerintahan dan birokrasi juga banyak memanfaatkan sistem hybrid.
"Kejadian virtual seperti itu bukan hanya di DPR saja ya. Berbagai instansi juga memanfaatkannya, termasuk Pemerintahan, pihak swasta, bahkan sampai pertemuan ibu-ibu. Kita juga lihat bagaimana perkembangan webinar atau zoom meeting sekarang," terangnya.
Alvin menuturkan adaptasi kebiasaan baru membuat banyak pihak mempertahankan gaya komunikasi saat pandemi. Bahkan di dunia pendidikan, pertemuan virtual juga menjadi salah satu cara komunikasi dan metode pendidikan. Itu terbukti dengan hadirnya sekolah yang menerapkan pembelajaran blended learning atau gabungan pembelajaran langsung dan tidak langsung.
"Pasca-pandemi, banyak pula instansi lain yang tidak kembali ke gaya komunikasi lama, melainkan tetap mempraktikkan gaya new normal dengan virtual meeting. Virtual meeting dan virtual presence patut diterima sebagai bagian gaya hidup dan komunikasi modern. Instansi pendidikan pun melegalkan perkuliahan hybrid, manakala mahasiswa berhalangan hadir di ruang kelas ataupun dosen yang sedang berhalangan," jelasnya.
Oleh karena itu, Alvin menilai penerapan pertemuan hybrid dalam kerja-kerja DPR seharusnya bisa dipahami. Apalagi yang dilakukan DPR tak hanya terbatas hanya pada rapat saja, tapi juga ada fungsi-fungsi lainnya.
"Jangan biarkan keraguan yang tidak beralasan menghalangi kemajuan dan partisipasi yang sebenarnya telah terjadi di tengah tantangan dan perubahan yang kita hadapi," ucap Alvin.
Alvin menyebutkan anggota DPR diketahui tetap banyak melakukan berbagai pekerjaan ketika Indonesia dilanda pandemi. Anggota DPR juga banyak bekerja di lapangan terutama saat masa reses.
"Kita harus melihat kerja nyata dan dedikasi anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugas mereka, termasuk terkait penganggaran untuk penanganan COVID-19 yang kalau bukan karena dukungan DPR, program-program Pemerintah tidak akan bisa berjalan," katanya.
"Belum lagi saat kunjungan kerja menyerap aspirasi rakyat, sosialisasi dan pengawasan program Pemerintah seperti pengawasan pelaksanaan ibadah haji atau bentuk kegiatan lainnya," lanjutnya.
Meski begitu, Alvin mengimbau anggota dewan untuk tetap menunjukkan kontribusinya saat mengikuti rapat paripurna atau rapat kerja secara virtual.
"Namun yang juga perlu dipahami adalah para anggota dewan tetap harus bisa bersuara, bukan AFK (away from keyboard) atau idle," kata Alvin.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan kehadiran anggota dewan secara virtual dalam rapat kerja maupun rapat paripurna sudah sesuai mekanisme yang ada. Sistem kerja seperti ini juga sejalan dengan era new normal pasca pandemi COVID-19.
"Kehadiran anggota Dewan walaupun secara virtual belum tentu tidak lebih serius atau tidak lebih berkontribusi dari kehadiran fisik," ungkap Indra Iskandar.
Indra membantah klaim Formappi yang menyatakan ketidakhadiran fisik anggota DPR dalam rapat sebagai sebuah bentuk kemalasan. Menurutnya, pertemuan secara virtual justru lebih menunjang kerja-kerja DPR.
"Justru ketentuan boleh menghadiri secara virtual ini membuat anggota Dewan lebih aktif dan terlibat dalam rapat-rapat yang diadakan oleh DPR RI. Ketentuan seperti ini juga bisa lebih mengoptimalkan kinerja anggota Dewan," terangnya.
"Karena anggota Dewan tetap bisa mengikuti rapat saat sedang ada tugas lain, misalnya saat kunjungan kerja di daerah atau berbagai tugas kerja penting lainnya yang waktunya bersamaan dengan rapat paripurna," imbuh Indra.
Indra melanjutkan sistem kehadiran virtual memungkinkan anggota DPR yang tidak ada di Jakarta untuk tetap bisa berkontribusi dalam rapat paripurna atau rapat-rapat di Komisi. Hal itu membuat kerja DPR dalam fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan pun bisa semakin optimal.
"Anggota DPR yang hadir virtual tetap bisa memberikan masukan saat rapat, sambil sekaligus menjalankan tugas kerja lainnya. Apalagi jika terkait dengan kunjungan mereka, tentunya akan semakin relevan lagi karena aspirasi rakyat yang baru diserap bisa disampaikan langsung dalam rapat-rapat kerja, termasuk dengan mitra di pemerintahan," papar Indra.
"Bahkan sering kita temukan anggota Dewan yang sebenarnya sedang sakit tapi ingin tetap bisa berkontribusi dalam rapat, dan akhirnya mereka memanfaatkan sistem kehadiran virtual ini," pungkasnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
