Pemkot Cilegon mendapatkan piagam penghargaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Award Tahun 2023 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kota Cilegon menempati urutan ketiga dari 524 kabupaten/kota se-Indonesia.
Adapun peringkat kedua diduduki Kota Surabaya, Jawa Timur dan peringkat pertama oleh Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam penyerahan penghargaan di Hotel Wyndam Opi Mall Palembang, Sumatera Selatan hari ini, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengapresiasi kinerja tim Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KP2KB) Kota Cilegon yang membuat pihaknya mendapat penilaian positif dari pemerintah pusat.
"Ini adalah penghargaan ke-38 selama kami menjabat. Tentu saja kami bangga karena dari 514 kabupaten kota se-Indonesia, Kota Cilegon masuk tiga besar," ungkap Helldy dalam keterangan tertulis, Selasa (4/7/2023).
Ia berharap penghargaan ini bisa memicu organisasi perangkat daerah (OPD) lain agar lebih berprestasi, sehingga Kota Cilegon semakin dikenal di kancah nasional.
Plt Kepala DP3KP2KB Kota Cilegon Agus Zulkarnain turut berterima kasih atas dukungan dan arahan Wali Kota Cilegon kepada tim penyusun GDBK Kota Cilegon.
"Ada lima pilar yang kita buat dalam GDPK, yakni pilar pengendalian kuantitas penduduk, pilar peningkatan kualitas penduduk, pilar persebaran dan mobilitas penduduk, pilar pembangunan keluarga, serta pilar administrasi kependudukan," jelas Agus.
Agus berharap penyusunan GDPK Kota Cilegon yang terdiri dari lima pilar tersebut dapat bermanfaat dan menjadi arah kebijakan Kota Cilegon pada 2025-2045.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah bekerja keras mengendalikan jumlah penduduk. Salah satunya dengan menyusun GPDK.
Menurutnya, saat ini Indonesia tengah memasuki tonggak sejarah baru bidang kependudukan. Ia mengatakan jumlah rata-rata wanita melahirkan mencapai 2,14.
"Ini paling tinggi dari survei sebelumnya. Kita harus punya mindset baru agar tidak terjebak dalam fokus orientasi kuantitas, tapi bagaimana meningkatkan kualitas," terang Hasto.
Meski demikian, lanjutnya, masih ada kesenjangan antar-provinsi terkait jumlah wanita melahirkan. Ia mencontohkan jumlah rata-rata wanita melahirkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Bali sudah di bawah 2,1.
Sedangkan di daerah lain, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, Sulawesi Barat, Papua, jumlahnya masih di atas angka tersebut.
"Sehingga kita harus membuat kebijakan, kalau bisa 2,1 ini tidak turun dan tidak naik sehingga seimbang," tuturnya.
(fhs/ega)