.webp)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mewakili Mendagri menyampaikan upaya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Penegasan itu disampaikan Wempi dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Wamendagri dengan agenda Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 serta Pembahasan RUU Perubahan UU DKI Jakarta Pasca Tidak Menjadi Ibu Kota Negara di Ruang Rapat Sriwijaya Kantor Pusat DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/7).
"Komitmen Kemendagri untuk bisa berjalan bersama dengan Komite I DPD RI terkait dengan awal proses pelaksanaan Pemilu Serentak di tahun 2024," ujar Wempi dalam keterangan tertulis, Senin (3/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelaksanaan pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029, anggota legislatif DPD RI sebanyak 152 orang, DPR RI sebanyak 580 orang, DPRD di 38 provinsi sejumlah 2.372 orang, serta DPRD di 508 kabupaten/kota sebanyak 17.510 orang.
Sementara itu, Pilkada Serentak dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih kepala daerah di 37 provinsi (kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), 93 kota, dan 415 kabupaten, kecuali kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta.
Pemerintah menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pilkada tahun 2024 sebesar 79,5 persen.
"Kemungkinan pergeseran terkait soal Pemilukada tanggal 27 November 2024 belum ada, jadi kita tetap komitmen dengan keputusan bersama antara Kemendagri dengan DPR RI, DPD RI, yang kita sepakati bersama tetap. Ini hanya isu-isu di luar saja," jelasnya.
Ia merinci wujud dukungan yang telah diberikan pemerintah terkait persiapan pemilu, salah satunya adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) penyelenggaraan Pemilu 2024.
Direncanakan, Sekretariat PPK akan dibentuk paling lambat 10 Januari 2023 dan pembentukan Sekretariat PPS paling lambat 24 Januari 2023.
"Kita komitmen kerja sama Kemendagri dengan KPU RI dengan semua penyelenggara bisa berjalan dengan baik. Ini juga harapan dari Bapak Presiden bahwa pemilu dapat terjadi secara lancar," tutur Wempi.
Pemerintah juga menugaskan personil Satlinmas untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat selama Pemilu berlangsung.
Ada pula fasilitas pemeriksaan kesehatan serta penerbitan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang bisa diperoleh di rumah sakit milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, puskesmas, juga puskesmas pembantu.
Dukungan lainnya berupa sosialisasi kepada masyarakat terkait pembentukan Badan Ad Hoc untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 serta tahapan pemilu lainnya.
"Harapan kita, dengan proses ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang baik dan ini juga menjadi potret yang baik dalam Indeks Demokrasi di negara kita di mata dunia internasional," pungkasnya.
Simak juga Video 'Milenial Dominasi Jumlah Pemilih di Pemilu 2024':
