.webp)
Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Kabaintelkam Polri Komjen Wahyu Widada dan Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran membahas capaian target PNBP tahun 2022 hingga program prioritas. Dalam rapat itu, Wahyu menjelaskan persiapan pengamanan menghadapi pemilu 2024.
"Yang pertama melaksanakan pemetaan potensi gangguan kamtibmas setiap tahapan pemilu. Kedua melakukan IPKP indeks potensi kerawanan pemilu 2024," kata Wahyu dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).
Wahyu mengatakan pendekatan pengamanan yang dilakukan Polri berbeda dengan Bawaslu. Menurutnya, pendekatan pengamanan yang dilakukan Polri berorientasi pada potensi gangguan kamtibmas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pendekatan kami mungkin agak berbeda dengan Bawaslu, pendekatan kami adalah untuk potensi gangguan kamtibmas yang akan muncul seperti apa. Sehingga kita bisa memberikan masukan kepada pimpinan untuk menyusun rencana operasi rencana operasi kepolisian yang dapat mengamankan jalannya pelaksanaan pemilu 2024 dengan baik," imbuhnya.
Wahyu mengatakan Polri juga sudah melakukan pemetaan wilayah potensi rawan pemilu. Beberapa bulan lalu, kata dia, Jatim dan Papua menjadi lokasi yang paling rawan mengganggu ketertiban saat pemilu.
"Tapi ini sifatnya dinamis dan terus bisa berubah. Ini prosesnya kita ada berapa alat ukur yang kita gunakan ini juga pada tahun 2019 untuk alat ukur potensi kerawannya. Tahap 2, Februari 2023 ada 2 provinsi kategori rawan yaitu Maluku Utara dan Papua Barat dan provinsi kategori sangat rawan ada di Jatim dan Papua," ucapnya.
"Tahap ketiga belum dilaksanakan nanti akan dilaksanakan pada Oktober 2023," imbuhnya.
Selain itu, Wahyu mengatakan Polri juga bekerja sama dengan penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP hingga memantau media sosial terkait hoaks dan ujaran kebencian.
"Melasanakan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh masyarakat, agama, adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. Guna menjalankan operasi dalam rangka meciptakan situasi khamtibnas tetap kondusif. Dan juga memonitoring medsos terkait isu-isu hoaks ujaran kebencian dan lain-lain serta melaksanakan deteksi aksi intelegen sebagai bentuk antisipsi untuk mereduksi isu-isu supaya tidak menyebar. Sehingga tidak terjadi polarisasi masyarakat," lanjut Wahyu.
(fca/isa)
