.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap tiga penyelesaian polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun. Pertama, terkait masalah hukum, Mahfud mengungkapkan hal itu akan diselesaikan oleh Polri.
"Pokoknya penyelesaiannya tiga. Satu masalah hukum, akan diselesaikan oleh Polri," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/1/2023).
Kemudian, persoalan administrasi Ponpes Al-Zaytun akan dipantau oleh pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masalah administrasi pendidikannya akan dibina dan dipantau terus," ujarnya.
Sementara, perihal masalah keamanan, Mahfud mengatakan hal itu akan ditangani oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebab, menurutnya, persoalan itu juga mencakup masalah sosial dan politik.
"Kemudian masalah keamanan, karena ada masalah sosial, ada masalah politis sedikit-sedikit itu diselesaikan oleh Gubernur Pak RK bersama aparat vertikal," kata Mahfud.
Mahfud melanjutkan, saat ini proses penyelesaian polemik Ponpes Al-Zaytun juga masih berlangsung. Dia juga mengaku tidak tahu apakah pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang memenuhi panggilan Bareskrim Polri hari ini.
"Ya sekarang kan masih diproses. Hari ini saya ndak tahu apa datang apa enggak. Saya belum dengar itu. Rapat tadi. Tapi ya mestinya datang," katanya.
Simak Video 'Babak Baru Kasus Dugaan Penistaan Agama Panji Gumilang':
