Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan usai laporan keuangan pemerintah pusat mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurut Jokowi, WTP bukanlah sebuah prestasi.
"Kepada para menteri dan pimpinan lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi, WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN," ucap Jokowi dalam sambutan acara Penyampaian LHP LKPP Tahun 2022, Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023).
Menurut Jokowi, para menteri dan pimpinan lembaga negara harus menggunakan uang rakyat untuk kepentingan rakyat. Baginya, setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan oleh rakyat.
"Tertib administrasi itu penting, tapi jauh lebih penting, apa kemanfaatan untuk rakyat, apa kemanfaatan untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Pemerintah Pusat Peroleh WTP
Sebelumnya, BPK RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2022. Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan opini WTP dari BPK RI.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP, LKLL (Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga) dan LKBUN (Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara) Tahun 2022, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atasLKPPTahun2022," kata Ketua BPK RI Isma Yatun dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2022 kepada Presiden Jokowi.
Isma mengatakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 itu dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran. Ada empat hal yang menjadi tolak ukur pemeriksaan tersebut.
"Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern," ujarnya.
(aik/dhn)