.webp)
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti hunian DP Rp 0 persen di Menara Samawa, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang disewakan sebagai indekos. PSI mengatakan hal itu sudah melanggar aturan.
"Informasi dari dinas perumahan pemukiman rakyat itu tidak ada kos-kosan yang dilakukan di DP Rp 0. Tapi tentunya nanti kita akan melakukan sidak ya. Apakah benar soal informasi itu. Tentunya ini melanggar, karena DP Rp 0 itu kan harus kepada warga yang tidak mampu untuk memiliki rumah," kata anggota DPRD Komisi D, August Hamonangan, kepada wartawan di kantor DPW PSI, Jakarta Pusat, Jumat (23/6/2023).
August mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih dulu soal seluk beluk hunian DP Rp 0 tersebut. Menurutnya, hunian DP Rp 0 hanya mengejar minat penghuninya, bukan manfaatnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah itu juga kita sayangkan, dengan besarnya anggaran untuk membangun rusun itu tanpa terlebih dahulu mempelajari segmen pasar. Biasanya rumah susun vertikal model apartemen ini kan, didirikan di sekitar perkantoran yang mempermudah mobilitas," ujarnya.
"Tapi kalau dibangunnya di tanah monjol yang ujung-ujungnya bermasalah, yang ternyata daerah resapan juga. Saya kira ini mengejar penghuninya dibanding manfaatnya," lanjutnya.
Ia mengatakan hunian DP Rp 0 sudah lama mengalami kekosongan. Dia meminta pihak pemerintah dapat segera mengusut permasalahan ini karena dapat mencederai berbagai pihak termasuk warga yang membeli rumah tersebut.
"Kalau kita lihat kekosongannya udah lama ya. Makanya kita minta inspektorat juga harus turun, jadi kami bukan suudzon kepada dinas perumahan dan oknum di dalam tapi kita harus benar-benar serius dan konfirmasi apakah betul kejadian seperti itu," ucapnya.
"Ini jangan sampai dianggap sepele lah, karena mencederai warga juga. Yang nggak punya rumah, Dp Rp 0 yang cukup lumayan fasilitasnya ternyata dijadikan kos kosan dijual beli, disewakan," lanjutnya.
August berujar pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan dinas perumahan untuk mengetahui lebih lanjut soal hunian DP 0% itu.
"Nanti mungkin kita akan audiensi ke dinas perumahan sambil mempertanyakan keberadaan dari rumah DP Rp 0 persen Rusun Samawa itu," pungkasnya.
Dilihat detikcom, Rabu (21/6), dalam video berdurasi 1 menit 6 detik yang beredar di media sosial disebut biaya sewa hunian tersebut sebesar Rp 1 juta dan bebas iuran pengelolaan lingkungan (IPL).
Tampak stiker putih bertulisan 'Program DP Nol Rupiah Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera Pemerintah Provinsi DKI Jakarta' yang tertempel di pintu masuk hunian itu. Video itu menunjukkan suasana serta fasilitas yang didapatkan, dari kamar mandi di dalam, dapur, balkon, hingga satu kamar tidur.
Hunian yang dipromosikan sebagai kos-kosan itu disewakan lengkap dengan furnitur, seperti dipan tempat tidur, kulkas, dan kitchen set. Namun saat ini, video tersebut telah dihapus.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta dugaan rumah DP Rp 0 di Menara Samawa, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, disewakan sebagai indekos ditelusuri. Heru meminta penggunaan rumah DP Rp 0 ditertibkan.
"Ya sesuai aturan dong, ditertibkan," kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (21/6).
Heru mengatakan kewenangan penindakan ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Dia mengatakan program rumah DP Rp 0 ditujukan agar warga bisa memiliki rumah terjangkau.
"Ya itu kewenangan di Dinas Perumahan, kan tujuan DP 0 itu supaya warga bisa mendapatkan rumah terjangkau, para milenial yang belum dapat rumah bisa dapat rumah," jelasnya.
"Yang punya rumah juga harus sadar. Itu untuk dirinya supaya bisa punya rumah," sambung Heru.
