.webp)
Sebelumnya diberitakan, para pemimpin negara ASEAN disebut tak menghadiri pertemuan damai informal dengan Junta Militer Myanmar yang diinisiasi Thailand. Dilansir Reuters, Minggu (18/6/2023), sejauh ini, hanya Kamboja yang secara resmi mengonfirmasi niatnya untuk menghadiri kegiatan pembicaraan itu.
Diketahui, para jenderal Myanmar telah dilarang selama hampir dua tahun dari pertemuan tingkat senior Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) karena gagal menghormati kesepakatan untuk memulai pembicaraan dengan lawan yang terkait dengan pemerintah sipil yang digulingkan --yang dipimpin oleh peraih Nobel yang sekarang dipenjara-- Aung San Suu Kyi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, juru bicara militer Junta tidak dapat dihubungi pada Minggu. Sedangkan Kementerian Luar Negeri Thailand bungkam terkait pertemuan yang rencananya digelar 2 hari di Pattaya, dimana sebelumnya Menlu Thailand Don Pramudwinai mengirimkan surat undangan 4 hari sebelum pertemuan tersebut dilakukan. Namun Wakil Juru Bicara Kemlu Thailand Natapanu Nopakun menyebut tak memiliki informasi terkait pertemuan itu.
"Tidak memiliki informasi," kata Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Natapanu Nopakun terkait pertemuan itu.
Baca juga: Jejaring Desa ASEAN |
Inisiatif Rahasia
Muncul sejumlah kritik terhadap inisiatif Thailand yang disebut berisiko melegitimasi pemerintah militer Myanmar dan tidak pantas karena berada di luar inisiatif perdamaian resmi ASEAN, yang dikenal sebagai "konsensus lima poin".
Sementara itu pihak lainnya mempertanyakan mengapa Thailand menyerukan terkait pembicaraan itu sekarang, padahal diperkirakan baru akan memiliki pemerintahan baru pada Agustus setelah koalisi pro-militer dikalahkan habis-habisan dalam pemilu 16 Mei oleh partai-partai progresif dan populis.
Sementara itu dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn disebut akan menghadiri pertemuan itu.
Namun, anggota ASEAN lainnya disebut telah menolak undangan Thailand, termasuk ketua ASEAN tahun ini Indonesia, maupun Singapura.
"Terlalu dini untuk terlibat kembali dengan Junta di tingkat puncak atau bahkan pada tingkat Menteri luar negeri," kata Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, mengatakan pada hari Jumat.
Sedangkan pemerintah Vietnam mengatakan menteri luar negerinya tidak akan hadir 'karena keterlibatan sebelumnya'.
Berdasarkan sumber Reuters, Malaysia juga disebut tidak akan menghadiri pertemuan itu. Sementara Filipina yang belum memberi respons hingga Minggu pagi, terlihat tegas mengisolasi para Jenderal Myanmar.
Sementara pihak oposisi Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang terdiri dari loyalis pemerintahan Aung Sang Suu Kyi yang digulingkan, mengutuk inisiatif Thailand.
"Mengundang junta tidak sah ke diskusi ini tidak akan berkontribusi pada penyelesaian krisis politik Myanmar," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan pada Sabtu.
Sebanyak 81 orang aktivis Myanmar yang tergabung dalam sebuah kelompok merilis surat terbuka pada hari Minggu mengutuk "inisiatif rahasia", mengatakan itu merupakan tindakan "kontradiksi terang-terangan" dengan kebijakan ASEAN yang tidak mengundang pejabat junta ke pertemuan tingkat tinggi.
"Kami menuntut pemerintah sementara Thailand membatalkan pertemuan ini segera," kata surat itu.
(lir/dnu)
