.webp)
Badan Pusat Statistik mengadakan Sensus Pertanian 2023 (ST2023). ST2023 ini dilakukan karena sektor pertanian memiliki peran penting yang cukup krusial dalam pembangunan negeri.
ST2023 merupakan Sensus Pertanian ketujuh yang dilaksanakan BPS, sejak dimulai pada tahun 1963. Sensus Pertanian dilakukan setiap sepuluh tahun sekali di tahun berakhiran angka 3 karena sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pelaksanaan ST2023 juga mengacu pada program badan pangan dunia atau FAO.
Bagi pelaku usaha pertanian, data ST2023 akan sangat membantu untuk memproyeksikan potensi bisnis di masa depan sekaligus mendeteksi risiko yang mungkin timbul. Di samping itu, tersedianya data yang lengkap tentang tren jenis tanaman pertanian, pola tanam, sebaran ketersediaan pupuk, hingga penggunaan bahan kimia bisa menjadi basis evaluasi untuk menciptakan model usaha pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pelaksanaan ST2023 diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia sampai wilayah terkecil," kata Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto beberapa waktu lalu.
Atqo Mardiyanto menjelaskan nantinya bakal ada sejumlah unit usaha pertanian yang didata oleh BPS.
"Pelaku usaha pertanian di seluruh Indonesia akan didata, baik perorangan, perusahaan pertanian berbadan hukum, serta usaha pertanian lainnya," jelasnya.
Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, ia menjelaskan pihaknya menerjunkan setidaknya 196 ribu petugas di seluruh Indonesia. Langkah itu dilakukan agar bisa menjamin keakuratan data ST2023.
"Sebanyak 196 ribu petugas di seluruh Indonesia dikerahkan BPS untuk mendata para pelaku usaha pertanian," jelasnya.
Dikutip dari Antara, ia menjelaskan petugas yang bertugas akan dikontrak selama sebulan hingga dua bulan. Para petugas akan melakukan pengumpulan dan pencacahan data di lapangan mulai dari 1 Juni hingga 31 Juli 2023 serta mendapatkan jaminan keamanan dan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Petugas lapangan nanti akan dikontrak sebulan hingga dua bulan berdasarkan beban kerja. Gaji mereka sekitar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta berdasarkan biaya hidup daerah mereka bertugas," jelasnya.
Teknisnya, ia mengatakan ST2023 bakal menggunakan metode pendataan Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), dan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI).
"Paper Assisted Personal Interviewing untuk responden di luar ibu kota provinsi, Computer Assisted Personal Interviewing untuk responden di ibukota provinsi (ada 39 kabupaten/kota), dan Computer Assisted Web Interviewing untuk responden perusahaan pertanian berbadan hukum," jelasnya.
Pihaknya pun tidak segan untuk menjalin kerja sama dengan ahli dari sejumlah negara dalam melaksanakan ST 2023.
"Rancangan ST2023 mengacu pada buku panduan program Sensus Pertanian dunia yang berasal dari FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), yaitu World Programme for the Census of Agriculture (WCA) 2020," katanya.
"FAO memberikan asistensi/virtual training kepada BPS pada Desember 2020 mengenai WCA 2020 Methodological and Operational Guidelines," sambungnya.
Untuk menyukseskan ST2023, pihaknya juga tidak segan untuk menggandeng sejumlah pihak seperti pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat.
"Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk bisa berkolaborasi mengamankan jalannya Sensus Pertanian 2023. Kita juga mengikuti rekomendasi pengamanan aparat penegak hukum," tuturnya.
Ia pun meminta agar setiap pelaku usaha pertanian di seluruh Indonesia untuk turut memberikan kontribusi dan mendukung kegiatan ST2023.
Atqo menjelaskan hasil dari ST2023 bakal menghasilkan sejumlah data penting seperti, data pokok pertanian nasional, petani gurem, indikator SDGs pertanian, petani skala kecil, dan data geospasial.
"ST2023 akan mencakup tujuh subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian," ungkapnya.
Dukungan untuk menyukseskan ST2023 juga hadir dari sejumlah kepala daerah, salah satunya Gubernur Jawa Tengah Khofifah Indar Parawansa. Ia mengatakan ST2023 bermanfaatkan untuk menghasilkan data akurat untuk acuan kebijakan.
Menurutnya, dukungan tersebut diberikan karena Jawa Timur telah dikenal sebagai lumbung pangan nasional.
"Sebagai lumbung pangan nasional yang bergantung dengan sektor pertanian di Jatim juga masyarakat di provinsi-provinsi lain. Karenanya saya meminta seluruh elemen masyarakat agar mendukung kelancaran proses Sensus Pertanian Tahun 2023," tutup Khofifah.
(akd/ega)
