.webp)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong pemerintah dalam upaya menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai bagi penyandang disabilitas. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menyebut perlu peran serta seluruh pihak demi menjamin penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM para penyandang disabilitas.
"Dibutuhkan peran aktif semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, tak terkecuali juga akademisi, swasta, organisasi masyarakat. Ini sebagai bentuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016," jelas Syaifullah dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6/2023).
Hal ini disampaikannya di seminar Nasional dengan tema 'Menyoal Kesenjangan Pemberdayaan dan Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas' pada Rabu (14/6) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, hingga kini masih banyak persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas. Mulai dari permasalahan kesehatan, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, hingga permasalahan hukum.
Baca juga: PPP Bagikan Kursi Roda untuk Disabilitas |
"Sebab itu, PPP mendorong pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Ini sejalan dengan komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs), yang ingin memastikan tidak ada satupun kelompok yang tertinggal (no one le behind) dalam proses pembangunan," jelasnya.
Sementara itu, Usnan Batubara (Ucok Baba) salah satu pemateri dari unsur kaum disabilitas menjelaskan sejak dulu penyandang disabilitas seringkali disebut sebagai 'cacat'. Bahkan tak jarang mendapatkan perlakuan yang berbeda, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
"Para penyandang disabilitas kerap kali mendapatkan perhatian yang berbeda, padahal para disabilitas juga manusia yang butuh perlakuan dan hak yang sama sebagai warga negara, baik itu pendidikan, pekerjaan maupun layanan publik," tuturnya.
Ucok Baba yang merupakan Bacaleg PPP ini juga menjelaskan sulitnya penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan baik di swasta maupun di pemerintahan.
"Salah satu penyebabnya karena sangat minimnya kuota yang disiapkan pemerintah maupun swasta. Penyandang disabilitas sangat sedikit bergabung di ASN atau pegawai negeri," terang dia.
Karena itu dia menilai penyandang disabilitas belum mendapatkan pendidikan politik secara maksimal. Padahal pendidikan politik itu disebutnya penting bagi siapapun, tak terkecuali penyandang disabilitas.
"Penyandang disabilitas harus melek dan sadar politik, ini penting sebagai upaya menghasilkan kebijakan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas," tegas komedian ini.
Simak juga Video 'Perjalanan Sandiaga Uno yang Akhirnya Berlabuh di PPP':
