.webp)
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto melayangkan protes lantaran dosen yang diduga pelaku kekerasan seksual dilantik menjadi pejabat kampus. Pihak Unsoed pun memberi penjelasan.
Dilansir detikJateng, Kamis (15/6/2023), BEM Unsoed melalui Twitternya menulis sejumlah utas terkait kasus kekerasan seksual itu, di antaranya soal kasus kekerasan seksual bukan sebatas tindakan asusila, tapi kejahatan yang melanggar HAM.
BEM Unsoed juga menyertakan sejumlah tulisan yaitu 'Rektor Unsoed Melantik Pelaku Kekerasan Seksual Menjadi Pejabat Kampus', 'Unsoed Darurat Kekerasan Seksual, dan 'Unsoed Gagal Menegakan Permendikbud No. 30 Tahun 2021'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Salah satu pejabat kampus yang nggak perlu disebut namanya itu, sudah melakukan tindak kekerasan seksual dari lama. Korban pun menyampaikan kepada Satgas PPKS untuk segera ditangani dan akhirnya diusut dan diselidiki oleh satgas PPKS dan bermuaralah pemberian surat rekomendasi kepada rektor," kata Presiden BEM Unsoed, Bagus Hadikusuma.
Bagus mengatakan kasus ini terungkap saat adanya pengusutan oleh Satuan Petugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Kampus. Dalam kasus tersebut diduga melibatkan tenaga pendidik yang ada di salah satu fakultas di Unsoed. Korban merupakan sesama dosen.
Tanggapan Pihak Unsoed
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unsoed, Kuat Puji Prayitno mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti dan memproses semua pengaduan kasus kekerasan seksual yang masuk ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Terkait dengan pelantikan pejabat yang disebut-sebut sebagai terduga pelaku kekerasan seks, Kuat menjelaskan keputusan tersebut telah melalui banyak pertimbangan.
"Jika dipandang ada keterlambatan dalam penanganannya, itu terjadi karena kehati-hatian pimpinan di dalam membuat keputusan, agar dapat memberikan hasil yang terbaik," kata Kuat melalui keterangan tertulis, Rabu (14/6/2023).
"Selain bahwa kasus yang dilaporkan sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh para pihak yang terlibat, pimpinan juga mempertimbangkan potensi dan kompetensi yang dimiliki para pejabat yang dilantik bagi kemajuan Unsoed," terangnya.
Baca selengkapnya di sini.
Simak juga 'Mahfud: Dari 1.200 Koruptor, 87 Persen Lulusan Sarjana':
