.webp)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/Pemda) memperkuat indikator belanja produk dalam negeri (PDN) dan usaha mikro dan kecil serta koperasi (UMK-Koperasi) . Bila nilai belanja PDN-UMK tidak sesuai target, nilai indeks reformasi birokrasi disebut akan melorot.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan penguatan ini dapat dilakukan melalui e-Katalog dalam penilaian indeks reformasi birokrasi. Ia mengungkapkan isu belanja PDN dan UMK-Koperasi per 2023 ini telah menjadi tema dalam penerapan reformasi birokrasi tematik yang digalang Kementerian PAN-RB sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Jadi dulu, belanja PDN dan UMK-Koperasi itu hanya menjadi subkomponen, nah tahun ini jadi salah satu tema utama, selain kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, dan pengendalian investasi," ungkap Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (14/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sama seperti kemiskinan, misalnya, kalau turunnya minim, ya indeks reformasi birokrasinya tidak akan ada perbaikan signifikan. Demikian pula bila belanja PDN dan UMK-koperasinya rendah, ya kita turunkan nilai reformasi birokrasinya. Karena sekarang reformasi birokrasi fokus pada dampak, bukan administrasi laporan," sambungnya.
Adapun bahasan ini diangkat Anas dalam Rakor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aksi Afirmasi Pembelian PDN, mengingat realisasi belanja PDN dan UMK-Koperasi di K/L/Pemda melalui e-Katalog belum sesuai harapan.
"Tadi di rapat dibahas belanja PDN dan UMK-Koperasi di e-Katalog memang masih agak jauh dari target, berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujar Anas.
Anas menerangkan dulu indikator belanja PDN dan UMK-Koperasi hanya memiliki bobot 2 persen dari total indeks Reformasi Birokrasi. Saat ini, belanja PDN dan UMK-Koperasi akan menjadi nilai tambah atau top up yang cukup signifikan dalam indeks reformasi birokrasi bagi K/L/Pemda.
"Itu akan kita evaluasi ke 82 K/L, seluruh provinsi dan kabupaten/kota," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar belanja PDN dan UMK-Koperasi menjadi salah satu indikator evaluasi reformasi birokrasi pada semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, APBN dan APBD bisa didedikasikan untuk produk lokal dan produk UMK-Koperasi, sehingga memperkuat UMK serta industri dalam negeri untuk membuka lapangan kerja.
"Jadi indeks reformasi birokrasi kita jadikan tools untuk menggerakkan ekonomi lokal dan nasional," jelas mantan Bupati Banyuwangi tersebut.
Atas arahan Presiden, ungkap Anas, Kementerian PAN-RB juga telah mengubah skema penilaian reformasi birokrasi. Skema ini tidak lagi fokus di hulu atau tata kelola internal birokrasi, tetapi lebih fokus pada penyelesaian problem hilir rakyat, seperti kemiskinan, inflasi, dan penguatan UMKM serta industri dalam negeri lewat belanja produk lokal melalui APBN dan APBD.
"Bila dulu instansi pemerintah harus mengisi 259 komponen pertanyaan dan mengunggah ribuan dokumen dalam penilaian reformasi birokrasi yang cenderung administratif, sekarang fokus pada 26 indikator dampak hasil seperti angka kemiskinan, laju inflasi, besarnya belanja APBN/APBD untuk produk dalam negeri, peningkatan investasi, dan sebagainya," pungkas Anas.
Sebagai informasi, Rakor ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan dan diikuti sejumlah menteri dan kepala lembaga negara secara daring.
Lihat juga Video 'KPK: 8 Instansi Minta Disurvei Sendiri Karena Responden Rahasia':
