.webp)
Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan berbicara soal perbedaan pembangunan di wilayah kabupaten dan kota. Dia meminta dimaklumi jika pembangunan di kabupaten tak kunjung selesai.
Hal itu disampaikan Iwan saat menghadiri acara launching RW Bersih Narkoba di Kecamatan Gunung Putri. Dalam sambutannya, dia mengatakan Bogor merupakan kabupaten termaju di Indonesia.
"Bogor ini menurut saya adalah kabupaten termaju di Indonesia. Kalau kita lihat ke daerah lain, tidak sebanding dengan Bogor kekayaannya. Tapi tolong jangan bandingkan kabupaten dengan kota, tidak apple to apple, kota dengan kota," kata Iwan, Selasa (13/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kabupaten memiliki wilayah yang luas dan infrastruktur yang terus berkembang. Iwan mengatakan kalau wilayah kota, sebagian besar telah dibangun pada masa kolonialisme Belanda.
"Tapi kalau kota, kadang-kadang bukan menjelekkan, tapi nu ngabanguna ge (yang membangun juga) Belanda. Sok tingali (coba lihat), apakah di kota pernah membangun gereja, stasiun, balai kota, nggak, zaman Belanda. Tapi kabupaten mah nu ngabangun (yang membangun) Bupati," ucapnya.
Maka dari itu, lanjut Iwan, terkadang pembangunan tidak rapi. Sebab, salah satu kendalanya adalah di pembebasan lahan.
"Zaman Belanda mah lamun warga teu ngageser atau teu dijual (kalau warga tidak bergeser atau tidak menjual), dipenjara bisa, makanya rapi di kota itu, tapi kabupaten jarang," ungkapnya.
Iwan meminta masyarakat memaklumi apabila pembangunan infrastruktur tak kunjung selesai. Sebab, terkadang, pembangunan permukiman di masyarakat juga tidak bisa dikendalikan.
"Jadi kami mohon maklum bilamana kabupaten ini infrastruktur tidak beres-beres. Karena apa? Karena kadang-kadang masyarakat itu sudah penuh bikin rumah deket gunung, bikin kampung, ya jalannya kita ngikutin. Kalau di Jepang, masyarakat belum penuh, tidak boleh pindah, tidak boleh membangun di terpencil. Tapi di kita, ujug-ujug aya (tiba-tiba ada) di gunung," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Iwan juga menyinggung soal pejabat daerah tak memikirkan kekayaan. Sebab saat ini sistem pengawasan sudah sangat ketat dan transparan.
"Tambah ke sini, tambah maju, tambah ketat, tambah transparan, dan tambah kuat sistemnya. Orang kalau sekarang jadi Bupati atau Kades, Gubernur, berharap dapat kekayaan yang lebih, mending nggak usah. Apa pun yang dilakukan, itu terekspos semua oleh masyarakat," sebutnya.
Lihat juga Video 'Momen Jokowi 'Pamer' Hasil Pembangunan, Jalan Tol hingga Pelabuhan':
