.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md buka-bukaan soal banyaknya penyusup di kementerian/lembaga dan seleksi pejabat pesanan. Mahfud pun menyoroti korupsi yang kian parah.
Mahfud menyebut banyak penyusup di kementerian/lembaga saat ini. Penyusup itu, menurut dia, berniat untuk melemahkan pemerintah.
"Di berbagai struktur lembaga pemerintahan sekarang, banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan," kata Mahfud di HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Minggu (11/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahfud tidak menjelaskan siapa penyusup yang dimaksud dan bagaimana modusnya dalam melemahkan pemerintah. Dia meminta semua pihak waspada.
"Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam," tegasnya.
Lantas, apa kata Mahfud soal seleksi jabatan pesanan? Baca halaman selanjutnya.
Seleksi Jabatan Pesanan
Mahfud juga meminta agar setiap proses seleksi atau rekrutmen pejabat-pejabat publik diperketat. Mahfud memerintahkan jangan sampai ada pejabat publik yang diterima karena hasil pesanan.
"Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik harus diperketat, tidak boleh berdasarkan pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum," ujar Mahfud.
Kendati demikian, menurut Mahfud, Indonesia tidak perlu melakukan revolusi. Menurutnya, reformasi menjadi jalan tengah untuk memajukan bangsa dan negara.
"Menurut saya, kita tidak perlu berpikir revolusi. Reformasi itu jalan tengah antara evolusi dan revolusi, kita ambil jalan tengahnya. Itu pilihan kita di 1998-1999 dan selanjutnya. Ini yang kita jaga, kembali ke reformasi untuk menjadi negara maju," pungkas dia.
Soroti Korupsi
Mahfud kemudian menyoroti indeks persepsi korupsi Indonesia yang terjun bebas.
"Di tahun 2022 indeks persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti," kata Mahfud.
Mahfud pun lantas mengundang lembaga-lembaga survei internasional dan nasional untuk mencari tahu penyebab anjloknya indeks persepsi korupsi Indonesia. Disimpulkan, menurut dia, bahwa conflict of interest atau konflik kepentingan menjadi penyebabnya.
"Kesimpulannya memang terjadi conflict of interest di dalam jabatan-jabatan politik," ujarnya.
Mahfud menuturkan konflik kepentingan itu terjadi di DPR, MA, hingga di birokrat. Konflik kepentingan itu, menurut dia, menyebabkan terjadinya transaksi di balik meja.
"Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, Mahkamah Agung (MA), pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan temuan tersebut mungkin sulit dilihat oleh mata kepala orang Indonesia. Namun hal tersebut terlihat jelas di mata dunia internasional.
"Di DPR ada conflict of interest. Pekerjaan anggota DPR, tapi punya konsultan hukum. Nanti kalau ada masalah, 'tolong dibantu ini, itu'. Dibawa ke pengadilan, pengadilannya korupsi lagi. Sampai hakimnya ditangkap, jaksa ditangkap, polisi ditangkap dan seterusnya," tutur Mahfud.
