.webp)
Anggota Komisi III Fraksi NasDem Taufik Basari atau Tobas menyoroti pelaksanaan program polisi RW. Tobas meminta agar pihaknya dapat dilibatkan dalam mengawasi pelaksanaan kerja polisi RW.
Hal itu disampaikan Tobas dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Polri di ruang rapat Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023). Mulanya, Tobas mengatakan program polisi RW dapat menjadi subjek untuk dievaluasi.
"Menurut saya polisi RW ini jika nanti akan direalisasikan, anggaplah sebagai suatu uji coba kita. Oleh karena itu, menurut saya ini bisa menjadi subjek to be evaluated," kata Tobas saat rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tobas menyampaikan usulan agar Komisi III DPR dapat dilibatkan untuk mengawasi pelaksanaan polisi RW sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Tobas mengatakan pengawasan itu akan disertai dengan evaluasi yang akan didiskusikan terkait kelanjutannya.
"Maksudnya suatu hal yang kita di Komisi III bisa dilibatkan juga pengawasan dalam hal pelaksanaannya di dapil-dapil kita ini, mungkin Poldanya bisa menyampaikan kepada kita di daerah mana saja yang disiapkan polisi RW-nya. Tapi akan kita bantu, untuk kita melakukan pengawasan," ungkap Tobas.
"Ya nanti dalam proses pengawasan itu bisa kita diskusikan di sini, evaluasinya seperti apa, apakah ternyata bagus sehingga bisa dilanjutkan apakah harus kita hentikan atau kita kasih masukan-masukan lain untuk lebih mengoptimalkan," sambungnya.
Selain itu, Tobas mengatakan Komisi III juga akan melakukan pengawasan terkait penggunaan anggaran untuk program polisi RW. "Itu bisa melibatkan kita dari Komisi III ini dalam hal pengawasan terkait penggunaan anggaran untuk polisi RW ini. Kalau bisa ada anggaran sosialisasi KUHP baru," tuturnya.
Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Habib Aboe Bakar. Aboe mempertanyakan soal apakah program polisi RW membebani anggaran yang ada.
"Digerakkannya program polisi RW, saya pikir perlu ada penjelasan nanti program ini dicantolkan ke mana anggarannya. Tadi ada nggak (penjelasannya) Pak Waka? Saya belum lihat itu dan apa program ini tidak akan membebani anggaran kita? Apakah program ini tidak overlap dengan bhabinkamtibmas?" tanya Aboe.
"Karena ini menjelang pemilu, jadi orang ini pada tanya, kalau saya sih biasa-biasa saja. Karena begitu saya tanya tentang narkoba lah, tentang macem-macem, jadi bagus prinsipnya, cuma karena ini Pemilu, sensitif gitu tinggal tujuh delapan bulan. Itu yang pertama, anggarannya dicantolkan ke mana gitu, Pak," sambungnya.
Menjawab hal tersebut, Gatot Eddy mengatakan program polisi RW tidak membebani anggaran Polri. Dia meminta Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran menjelaskan hal tersebut.
"Polisi RW sebenernya kita tidak membebani anggaran Polri, tapi nanti waktu lengkapnya setelah saya nanti Pak Fadil akan menjelaskan soal polisi RW ini," ucap Gatot.
Pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir mengatakan hal itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. "Nanti kita undang khusus aja Pak," katanya.
(gbr/gbr)
