.webp)
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi optimistis Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) bisa menekan berbagai tindakan atau pelanggaran yang merugikan pekerja rumah tangga (PRT). Sebab, undang-undang ini memang dibuat pemerintah sebagai upaya menciptakan ketertiban profesi PRT. Hal ini disampaikan Anwar Sanusi saat di Studio TV Tempo, Jakarta, Jumat (26/5).
"Saya rasa kita optimis. Sesuatu akan lebih jelas, mereka melakukan kesalahan atau tidak, karena sudah ada aturan. Jadi setelah 19 tahun, kita ingin ada kepastian hukum atau regulasi bagi profesi PRT," ujar Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/5/2023).
Anwar Sanusi melanjutkan sejak 5 April hingga 5 Mei 2023 ada 11 kali pertemuan dari 10 kementerian/lembaga terkait dan stakeholder telah membahas daftar investasi masalah (DIM) RUU PPRT. Adapun kementerian, lembaga, dan stakeholder yang terlibat adalah JALA PRT, Komnas Perempuan, Komnas HAM, organisasi masyarakat sipil, LPPPRT, serikat buruh, praktisi, akademisi, dan dinas dalam bidang ketenagakerjaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia melanjutkan setelah melalui pembahasan, jumlah DIM PPRT pun bertambah dari semula 238 menjadi 367 DIM. Dari jumlah tersebut, 79 DIM merupakan substansi baru. Secara detail, 367 DIM RUU PPRT itu terdiri dari 239 DIM batang tubuh dan 128 DIM penjelasan.
"Hal ini yang mendorong pemerintah setelah menerima DIM dari DPR, kita bekerja cepat, gercep sat set, karena RUU PPRT ini memberi kepastian hukum," jelas Anwar Sanusi.
Anwar Sanusi pun sangat berharap legislatif dan eksekutif segera bersama-sama membahas 367 DIM dan menyepakatinya. Setelah disepakati, dia juga berharap keputusan politik untuk mengesahkan RUU PPRT menjadi UU PPRT segera keluar.
"RUU PPRT ini sangat urgent, sangat mendesak. Kita ingin penantian 19 tahun itu menjadi hasil dan telur itu pecah pada 16 Juni nanti," pungkasnya.
(fhs/ega)
