Pembelian Panser
Sangat Mungkin Rekanan Masuk Lewat Anggota DPR
Rabu, 13 Sep 2006 08:16 WIB
Jakarta -
Menhan Juwono Sudarsono meyakini adanya rekanan yang mendekati anggota DPR terkait pembelian panser VAB untuk pasukan perdamaian RI di Libanon agar pembelian dilakukan dengan sistem tender. Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza menyatakan hal tersebut sangat mungkin terjadi, meski belum tentu ada."Secara teoritis sangat mungkin ada. Itu secara perorangan, dan ini tidak tertutup. Tapi ini bukan berarti rekanan itu ada," ujar Yusron saat dihubungi detikcom per telepon, Rabu 13/9/2006).Karenanya, untuk menghindari terjadinya saling tuduh menuduh antara pihak Dephan dengan DPR, Yusron berharap Menhan memberikan penjelasan yang lebih terbuka kepada masyarakat melalui Komisi I DPR. "Kalau tidak ini bisa terjadi saling tuduh-menuduh, saling perang mulut. Kami merasa kurang mendapat gambaran yang lebih jelas tentang teknis," harapnya.Politisi Partai Bulan Bintang ini menjelaskan, desakan sejumlah kalangan di DPR untuk dilakukannya tender dalam pembelian panser tersebut semata-mata karena alasan transparansi. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan uang rakyat yang dialokasikan melalui APBNP."Tapi umumnya ini demi transparansi. Saya ingin penggunaan uang rakyat dipergunakan dengan benar. Kita tidak ingin sampai salah beli," tuturnya.Yusron juga berharap Dephan mempertimbangkan segala kemungkinan terkait pembelian panser tersebut. Prosedur yang semestinya dilakukan pun harus dilakukan."Saya mengerti ini darurat, pendek waktunya. Tapi apa yang bisa dilakukan Dephan ya dilakukan, sehingga nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan mentang-mentang darurat kemudian semuanya di langgar," tuturnya lagi.
(fjr/fjr)










































