.webp)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bertemu dengan Government Digital Service (GDS) Inggris dalam pertemuan yang difasilitas Tony Blair Institute. Keduanya membahas upaya penguatan layanan digital pelayanan publik yang terintegrasi.
"Pertemuan ini merupakan kesempatan berharga bagi kita untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan guna mengakselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia," ungkap Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (26/5/2023).
Ia mengungkapkan Inggris merupakan salah satu pionir penerapan enterprise architecture layanan digital terintegrasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Inggris juga termasuk negara terbaik dalam e-Government Development Index di seluruh dunia," imbuhnya.
Anas mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Indonesia memberi prioritas tinggi dalam penerapan SPBE. Hal ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, integrasi, dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
"Saat ini, Kementerian PAN-RB sebagai salah satu koordinator penerapan SPBE di Indonesia sedang terus memperkuat integrasi layanan digital bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia sedang menginisiasi skema kerja layanan digital yang terpadu, yang tidak lagi terpisah-pisah yang berpotensi menimbulkan kerumitan bagi pengguna," terangnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan GDS adalah penyedia platform, produk, dan layanan yang membantu pemerintah Inggris agar lebih terhubung, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna (citizen centric). GDS menjadi salah satu tim layanan digital nasional terpusat pertama yang didirikan di dunia.
Layanan ini telah menginspirasi banyak negara untuk melakukan hal yang sama. GDS pun mampu melakukan koordinasi (orkestrasi) dengan berbagai instansi pemerintah di Inggris dalam pembentukan layanan digital terpadu.
Untuk itu, Anas berharap melalui diskusi yang dilakukan dengan tim GDS secara langsung ini pihaknya dapat mempelajari praktik terbaik, strategi implementasi yang sukses, serta tantangan yang dihadapi selama proses transformasi digital pemerintahan di Inggris.
"Kami meyakini bahwa kolaborasi antar negara dalam bidang digital government akan memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak," kata Anas.
Ia menambahkan pihaknya juga bertemu tim Central Digital and Data Office (CDDO), Kantor Pusat Digital dan Data Inggris yang merupakan pusat strategis untuk transformasi digital. CDDO merupakan semacam Project Management Office (PMO) Nasional pada pemerintahan Inggris.
CDDO fokus pada strategi, standar, dan mekanisme untuk mewujudkan transformasi skala besar yang menghilangkan duplikasi aplikasi dan membentuk layanan digital yang terintegrasi.
"Upaya transformasi layanan digital di Indonesia kini juga terus dilakukan, sesuai arahan Presiden Jokowi. Fokus terpenting adalah bagaimana mengintegrasikan layanan, yang ini terangkum dalam Arsitektur SPBE yang telah ditandatangani dan diperintahkan Presiden Jokowi," pungkasnya.
Simak juga 'Pusdaing Gelar Bimbingan Teknis Kader Digital Desa Cerdas Fase II':
