.webp)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendorong pemerintah mengevaluasi alokasi dan penyaluran anggaran pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2022-2023 secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas anggaran dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Dia secara khusus menyoroti koordinasi antarlembaga negara yang masih tumpang tindih dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, hal ini menyebabkan program pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, tidak berjalan optimal.
"Saya kira sudah waktunya diubah, dievaluasi pola dan sistem pengentasan kemiskinan yang ditetapkan selama ini, terutama kemiskinan ekstrem yang nyatanya masih ada di negara ini," tutur Cak Imin dalam keterangan tertulis, Kamis (25/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Satu langkah konkret yang harus segera dilakukan adalah harmonisasi koordinasi antarlembaga negara, jangan jalan sendiri-sendiri mengatasi masalah besar ini," imbuhnya.
Cak Imin lantas setuju dengan pendapat Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menginginkan adanya evaluasi terhadap program tersebut. Ia menilai penyempurnaan data kantong-kantong kemiskinan serta data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) harus terus disempurnakan.
"Ya kuncinya memang di data, betul kata pak wapres harus disempurnakan terus. Karena kalau tidak tepat pendataannya yang ada justru bisa salah sasaran. Ini bahaya dan bisa bikin yang miskin semakin atau tetap miskin, dan yang kaya malah semakin kaya karena disuplai negara," tuturnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra ini mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dinas Sosial, Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mendata masyarakat miskin yang belum menjadi peserta BPJS. Serta menyalurkan bantuan iuran BPJS bagi yang berhak.
"Terakhir evaluasi alokasi berbagai subsidi dan bantuan yang dikeluarkan ini juga penting dilakukan. Jangan karena bantuan sudah disalurkan ke penerima terus pemerintah diam saja, cek lagi dan kalau terindikasi salah sasaran ya ambil lagi bantuannya, serahkan kepada yang berhak," jelasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menggelar rapat pleno tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Istana Wapres, Jakarta Pusat pada Rabu (24/5). Ma'ruf menyinggung perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
"Menurut Bank Dunia katanya Maret 2022 telah 1,5 persen, walaupun berbeda ini dengan hasil Susenas dari BPS yang pada Maret 2022, sebesar 2,04 persen. Ini yang nanti kita cross ya," papra Ma'ruf.
Adapun rapat ini digelar untuk mengevaluasi kemajuan pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia menekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan nol persen pada 2024.
"Upaya ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat penurunan kemiskinan ekstrem merupakan hasil akhir dari seluruh proses pembangunan nasional yang sangat luas," pungkasnya.
(akd/ega)
