6 Pernyataan Risma soal Kemensos Digeledah KPK

1. Tak Tahu Soal Korupsi Bansos

Risma sudah berulang kali mengatakan tak mengetahui terkait kasus dugaan korupsi bansos beras. Risma mengatakan belum menjadi Mensos saat bansos beras bergulir.

"Ini kejadiannya tahun 2020, saya tidak mau, oh iya ternyata betul berita acaranya masalah BGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar September," kata Risma dalam konferensi pers di Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).

Risma menegaskan tak tahu tentang kasus yang terjadi. "Saya nggak tahu. Kalau teman-teman tanya itu masalahnya gimana, saya nggak tahu," ucapnya.

Meski demikian, Risma menilai program bansos beras itu aneh. Salah satunya terkait penggunaan anggaran.

"Hanya yang saya tahu ini aneh. Waktu saya baca, kenapa duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turut serta. Itu saja saya yang heran. Tapi kan saya tidak tahu, case, kejadiannya itu kayak apa," ucapnya.

Perum Bulog meluncurkan serentak bantuan sosial (bansos) 640.590 ton beras. Bansos tersebut serentak disalurkan ke 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Foto: Agung Pambudhy

2. Kronologi Penggeledahan

Risma menceritakan kronologi penggeledahan. Dia mengatakan awalnya dia sedang rapat bersama stafnya ketika KPK datang ke Kemensos.

"Jadi kemarin ceritanya saat kerja, saya rapat di ruang rapat bersama staf tiba-tiba ada dari Umum menyampaikan ke saya, 'Bu, ada KPK mau ke Dayasos.' Saya langsung nangkep, 'Oh, ke Dayasos.' Saya langsung nangkep, pasti kaitannya dengan BGR karena memang anggarannya dari situ," kata Risma.

Selanjutnya, Risma menanyakan melalui stafnya apakah KPK mau menemuinya terlebih dulu atau tidak. Selanjutnya, KPK sempat menemui Risma dan menyampaikan ingin ke Dayasos.

"Kemudian, 'Bolehkah saya ketemu dulu, maukah ketemu dulu'. Oh ya mau,KPK. Terus dijemputlah staf saya naik, saya temui di ruang tamu saya. Di situ ada beberapa staf, termasuk Pak Don, Pak Ruben, inspektur saya, itu kemudian cerita dia mau cari data di Kementerian Sosial," ujarnya.

Risma mengatakan tak bisa melakukan intervensi terkait kasus tersebut. Namun dia bersikap kooperatif dan mempersilakan KPK menuju Dayasos.

"Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu, 'Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan'. 'Oh, ya nanti kita siapkan'. Sudah, mereka naik. Mereka naik sudah ketemu saya, mereka naik, terus saya nggak tahu udah ke mana mau ke lantai ini ada yang nganter," katanya.

3. Diawasi Inspektorat

Risma menyebut inspektorat yang mengawasi kinerjanya berasal dari KPK. "Bahkan inspektorat saya, inspektur saya, itu dari orang KPK. Saya tarik jadi inspektur di Kemensos," tuturnya.

"'Bu, kita nggak boleh intervensi'. Oke, saya bilang begitu, kita nggak akan intervensi. Jadi saya lepas," imbuh Risma.

Mensos Risma menjelaskan bahwa sejak awal menjabat meminta pendampingan dari aparat penegak hukum (APH). Penegak hukum itu dari lintas lembaga dan badan.

"Jadi KPK, BPKPP, Kejagung, bahkan ada dari Bareskrim itu yang day to day monitoring di kantor kami," ujarnya.

Penegak hukum yang mengawasi kerja Kemensos juga ditambah dari Bareskrim. Penegak hukum ini berasal dari eks pegawai KPK yang bergabung di Bareskrim, seperti Novel Baswedan.

"Terus kemarin di tambah sama Bapak Kapolri, satgas, ada 42. Satgas yang dulu pencegahan korupsi. Itu dampingi kami di sini. Eks teman-teman KPK. Itu ada di kami, di Kemensos sini," ucap Risma.

"Itu day to day memantau kami. Jadi kalau ada masalah, saya enak saja, misalkan bansos ini, saya tinggal nyerahkan ke teman-teman Bareskrim, teman-teman APH, karena kita rutin monitoring," imbuhnya.

4. Menolak Bansos Beras

Risma bercerita pada 2021 menolak bantuan sosial berupa beras atas perintah Presiden Joko Widodo.

"Terus 2021, saat saya dilantik oleh Presiden beliau menyampaikan ke saya 'Bu kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang'," kata Risma menirukan perintah Presiden Jokowi.

Risma mengatakan dirinya hanya menuruti perintah Presiden. Risma juga mengaku menolak usulan dari pihak lain untuk menyerahkan bantuan berupa beras.

"Itu pegang sehingga saat ada perintah itu bukan dari Bapak Presiden untuk saya memberikan bansos beras 2021 itu saya tolak, saya tidak mau," kata Risma.

"Karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang tapi bantu bentuk uang itu satu," kata Risma.

5. Pegawai yang Terlibat Dinonjobkan

Risma mengatakan staf di Kemensos yang diduga terlibat dalam kasus bansos beras itu pun sudah dimutasi dan dinonjobkan.

"Yang jelas semua staf itu tidak ada di sini di kantor pusat. Sejak saya mendengar, ya," kata Risma saat jumpa pers di kantor Kemensos, Jalan Salemba Raya, Jakpus, Rabu (24/5/2023).

Risma mengaku mendapat informasi ada beberapa staf yang diduga terlibat dalam kasus ini. Risma mengatakan pihaknya langsung melakukan mutasi terhadap staf tersebut.

"Nah karena itu apa namanya kemudian ada info ini yang terlibat ini yang saya langsung pindah ke suatu tempat yang dia tidak megang keuangan yang berat gitu lho," ungkapnya.

6. Agar Korupsi Tak Terulang Lagi

Risma mengatakan, jika para jajaran Kemensos tidak menghiraukan arahannya, korupsi bisa terulang. Sebagaimana diketahui, mantan Mensos Juliari Batubara terjerat kasus korupsi bansos.

"Teman-teman Kemensos juga tahu. Kalau mereka tidak nurut dengan apa yang saya sampaikan, ya itu kejadiannya (korupsi) akan berulang," kata Mensos Risma di gedung Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).

Risma mengatakan tidak terpikir sekali pun melakukan korupsi. Pasalnya, dia tidak mau menyakiti rakyat miskin penerima bansos.

"Niat saja nggak ada. Kepikir saja nggak ada. Apalagi saya mau menyakiti orang miskin. Gila ini. Saya mau dapat neraka paling mana?" ujarnya.

Bahkan Risma menegaskan tidak segan-segan mengganti bansos dengan uangnya sendiri.

"Jadi saya nggak mau. Kalau perlu saya nombok," tegasnya.