.webp)
Relawan Ganjar Pranowo (GP) Center mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Anies Baswedan terkait pidato politiknya yang membandingkan pembangunan jalan di masa pemerintahan saat ini dengan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di acara Milad PKS ke-21. Namun laporan tersebut ditolak oleh penyidik.
Pembuat aduan, Harris Muttaqin, mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dengan penyidik Bareskrim Polri terkait hal itu. Namun, menurut dia, pihaknya masih harus melengkapi bukti terkait aduannya.
"Kita sudah melakukan diskusi panjang dan kita mendapatkan beberapa progres. Kebanyakan itu permasalahan data yang disebutkan oleh bapak Anies ketika pidato di Milad PKS," katanya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Selasa (23/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami pasti akan menambah lagi data-data yang kurang, sebelumnya data sudah kami bawa dan kami sudah berdiskusi dengan Bareskrim dan data itu masih belum cukup," lanjutnya.
Haris mengaku mulanya melihat pidato Anies di acara Milad PKS melalu YouTube. Selepas mendengar itu, Haris langsung mengakses data yang konteks pidato Anies melalui portal Badan Pusat Statistik (BPS).
"Intinya adalah saya disini melaporkan pak Anies adalah sebagai tokoh publik seyogianya itu menyampaikan data yang valid. Yang saya cukup sayangkan adalah penyebutan data yang tidak valid, itu aja, tidak ada hal lain," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Sekjen GP Center, Bima Muttaqa mengatakan pihaknya hanya memberikan bantuan hukum kepada Haris. Dia mengatakan tak ada niat untuk menyerang Anies sebagai capres.
"Maksud tujuan kita disini bukan untuk menyerang Anies atau menjegal Anies untuk menjadi presiden. Tapi kami disini, mendampingi kawan kita bertujuan untuk menegakkan hukum," kata Bima.
Dia menuturkan ketidakvalidan data yang diucapkan Anies menyebabkan kisruh di media sosial. Menurutnya, hal itu merupakan pembodohan yang merugikan masyarakat dan pemerintah.
"(Yang dirugikan) masyarakat dan pemerintah. Kita dirugikan, masyarakat dirugikan," kata dia.
"Artinya gini, masyarakat kalo menurut saya ini menjadi pembohongan dan pembodohan juga karena data yang ditampilkan dan diucapkan itu tidak benar," sambungnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak juga Video: Saat Sindiran Anies soal Lari-lari untuk Posting Foto Ditanggapi PDIP
Lebih lanjut Bima mengklaim pihaknya telah memiliki bukti terkait ketidaksesuaian pernyataan Anies dengan fakta data dari BPS dan PUPR.
"Kita mengajukan tiga alat bukti BPS, PUPR dan video ucapan Anies ketika menyampaikan itu di Milad PKS. Kita transkrip dari detik ke berapa sampe detik berapa. Jadi itu dasar kita melaporkan itu ke Bareskrim," imbuhnya.
Ditanya terkait unsur politis atas aduannya, Bima mengatakan aduan tersebut tak ada kaitan terkait arahan dari Ganjar. Dia mengatakan pihaknya hanya melakukan pendampingan sebagai organisasi.
Adapun terkait laporannya yang ditolak Bareskrim, Bima menyatakan pihaknya akan terus maju memperkuat buktinya. Dan secepatnya akan kembali ke Bareskrim untuk membawa bukti yang lengkap.
"Kita maju terus pantang mundur kita akan membuktikan dan memperkuat bukti kita," ucapnya.
"Nanti kita informasikan (kapan membuat laporan kembali ke Bareskrim), karena kita juga perlu berkoordinasi dengan pihak yang mengeluarkan data ini. Bahwa hal itu belum kita lakukan, maka kita berkoordinasi dengan penguatan alat bukti tadi maka kita akan kembali ke sini dan mudah-mudahan itu selesai," pungkasnya.
Sebelumnya, bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, membandingkan pembangunan jalan di masa pemerintahan saat ini dengan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Anies menyebutkan jalan tak berbayar yang dibangun di era SBY jauh lebih banyak.
Pernyataan itu disampaikannya saat pidato di acara Puncak Perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5).
Awalnya, Anies mengatakan era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.
"Pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya, 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km, itu adalah jalan berbayar," ucap Anies.
Namun, menurut Anies, bagaimana dengan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya. Sementara pada era Jokowi hanya berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 19 ribu kilometer.
"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di jaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144 ribu atau 7,5 kali lipat," ujarnya.
Tak hanya itu, Anies kemudian mendetailkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional. Selama Jokowi memimpin negeri, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.
"Jika dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional membangun sepanjang 500 kilometer, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," kata Anies.
