.webp)
Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK, membicarakan program pembangunan jalan berbayar atau tol dan jalan nasional. JK membantah apabila dirinya disebut tidak setuju pembangunan jalan tol yang masif di era Presiden Jokowi.
"Yang mengatakan lebih banyak itu bukan saya, Anies (Anies Baswedan). Saya hanya mengatakan kita dukung dan perlu jalan tol, perlu, penting. Perlu ada keseimbangan, keadilan untuk masyarakat. Bahwa di samping jalan tol berjalan terus, tapi ada anggaran pelihara jalan yang rusak," kata JK seusai acara ground breaking kampus Universitas Paramadina di Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5/2023).
JK mendorong pembangunan jalan tol dan jalan nasional harus seimbang. Dia menyinggung anggaran pembangunan tol berasal dari swasta, sehingga pemerintah pusat seharusnya tetap fokus pada pembangunan jalan nasional yang gratis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Baik yang bisa bayar, baik yang untuk masyarakat, semua bisa jalan. Untuk masyarakat, dan itu pembicaraan Pak Jokowi sendiri menyaksikan banyak jalan rusak di Indonesia, bukan saya. Dan data itu BPS. Bagaimana nanti siapa pun harus ada keseimbangannya," katanya.
"Jadi anggaran, anggaran itu jangan lupa jalan tol bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya, itu oleh investor, oleh swasta. Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan nonberbayar. Kenapa rusak begitu besar, menurut BPS," imbuhnya.
JK lalu menyinggung jalan rusak di daerah yang belakangan menjadi pembicaraan publik. Menurutnya, hal ini menjadi tonggak bagi pemerintah untuk kembali fokus memberikan anggaran terhadap perbaikan jalan nasional.
"Pemerintah sekarang mulai kasih dana. Terima kasih pada yang bikin video itu. Itu yang menggerakkan. Jadi bukan hanya jalan bayar yang diwartakan, tapi juga jalan jelek, jadi satu anak bisa mengubah pikiran rakyat Indonesia," kata dia.
Lebih lanjut JK menegaskan enggan disebut tidak setuju dengan pembangunan jalan tol. Dia hanya meminta agar pembangunan jalan tol dan jalan nasional bisa seimbang.
"Satu lagi, saya dibilang nggak setuju jalan tol, nggak benar. Saya bilang kan kita punya tol lebih banyak, tetapi seimbangkan dengan jalan biasa. Jangan tol dibangun jalan biasa terlupakan," ujarnya.
Untuk diketahui, polemik perbandingan pembangunan jalan tol dan jalan biasa sempat disampaikan oleh bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, yang menyinggung data pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Anies menilai Jokowi kalah banyak dalam pembangunan jalan nasional, yang merupakan jalan gratis bagi masyarakat selama menjabat 9 tahun ini dibandingkan pencapaian SBY sebelumnya.
Anies bilang Jokowi hanya mampu unggul membangun jalan berbayar alias jalan tol, padahal yang lebih banyak dibutuhkan masyarakat untuk pemerataan ekonomi adalah jalan nasional yang gratis untuk dilewati masyarakat.
(fca/gbr)
