Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengkritik rencana pembangunan komando daerah militer (Kodam) di setiap provinsi. Megawati menilai hal itu tidak diperlukan lantaran Indonesia tidak dalam posisi perang.
Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran 58 buku dalam rangka Hari Jadi ke-58 Lemhannas RI Tahun 2023 di Gedung Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023). Megawati mengatakan sebaiknya tidak ada pembangunan Kodam baru.
"Katanya mau dibuat tiap tempat Kodam. Pak udahlah dulu, Pak, ini nggak ada perang," ujar Megawati.
Menurut Megawati, Indonesia saat ini tidak dalam posisi akan berperang. Sebab itu, dia mewanti-wanti rencana tersebut.
"Kedua apa kita juga mau perang? Kan nggak. Jadi gimana cara menghindari perang gitu loh? Tetap angkatannya harus bagus, polisinya itu udah, jangan mau-maunya sendiri memperkaya diri, udah berhenti dah," katanya.
Megawati mengatakan pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno tidak ada Kodam, melainkan hanya laskar-laskar. Oleh karena itu, dia meminta sebaiknya untuk lebih realistis.
"Yan namanya TNI itu dibuat oleh keringat saya diceritakan oleh ibu saya. Tanya Pak Yudo tadi, yang namanya Bapak saya, Pak Gatot Subroto, Pak Urip Sumoharjo terus Pak Jenderal Sudirman. Lah waktu itu kan adanya laskar-laskar itu loh, lah kok sekarang mau mencari 'saya yang lebih ini saya yang lebih ini', loh udah toh, saya hanya bilang realistis aja, bukan saya belain udara atau laut, no," ujar Megawati.
Sebagai informasi, awal 2023, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman berencana membentuk Kodam di setiap provinsi se-Indonesia. Sementara itu, markas Kodam di Indonesia saat ini baru sebanyak 15 dari 38 provinsi.
Selain itu, Prabowo mengatakan sejak awal usulan itu masuk ke dalam rencana garis besar pemerintah. Prabowo menuturkan, selama ini baru terdapat markas polda di setiap provinsi. Sementara itu, jumlah markas kodam baru ada di 15 dari 38 provinsi. Karena itu, ke depannya, TNI akan menambah jumlah kodam sehingga ada di setiap provinsi.
"Itu rencana garis besar kita. Karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama dan rakyat semesta, jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, selalu dengan pemerintah sipil. Selalu berdampingan," ujarnya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (11/2/2023).
Dahnil Tanggapi Megawati
Sementara itu, Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan kritikan Megawati sangat diperlukan. Dia mengatakan rencana penambahan Kodam tengah dalam pertimbangan TNI AD dan Kementerian Pertahanan dalam rangka memperkuat pertahanan Indonesia.
"Kritik Bu Megawati sangat dibutuhkan dan akan kita dengar dengan baik, semua keputusan terkait dengan penambahan jumlah Kodam sudah dipertimbangkan dan dikaji matang oleh TNI AD dan Kemhan," ujar dia.
"Sebagai wujud upaya memperkuat pertahanan teritorial kita sebagai benteng utama NKRI, di tengah berbagai dinamika geopolitik dan geostrategis internasional dan nasional," imbuhnya.
Dahnil mengatakan rencana itu sebagai bentuk langkah konkret upaya pertahanan Indonesia. Selain itu, juga agar TNI lebih dekat dengan rakyat.
"Di sisi lain, hal tersebut juga adalah langkah konkret untuk melaksanakan doktrin pertahanan kita yakni pertahanan rakyat semesta, di mana TNI harus dekat dengan rakyat dan menjadi bagian dari rakyat itu sendiri," tuturnya.
Lihat juga Video: Prabowo Sowan ke Ponpes Tebuireng Jombang, Minta Restu Nyapres?
(amw/gbr)