Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menegaskan tidak melakukan pembiaran terhadap bangunan ruko di Pluit, Penjaringan, yang memakan badan jalan. Ali menerangkan justru dirinya lah yang melaporkan pelanggaran itu ke Pj Gubernur DKI Heru Budi.
"Enggak, kan saya yang melaporkan ke pak gubernur," kata Ali, kepada wartawan di Senayan, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara, Minggu (21/5/2023).
Ali menyebut ASN di lingkungan Pemkot Jakut tidak pernah menjadi pelindung (beking) bangunan ruko yang melanggar aturan itu. Menurutnya, sejak ada perintah bongkar bangunan melanggar aturan dari Heru Budi, bekingan yang disebut melindungi bangunan ruko itu tidak pernah muncul.
"Nggak muncul tuh beking seperti itu, kita mau bongkar," kata Ali.
Ali sendiri tahu ada bangunan ruko yang melanggar karena mengecek laporan Ketua RT011/RW03 Pluit Riang Prasetya di Aplikasi Cepat Respon Masyarakat (CRM) mengenai bangunan ruko tersebut. Setelah itu, lanjut dia, Pemkot Jakut, meneruskan laporan kepada pihak terkait seperti PT Jakarta Propertindo (Perseroda), dulunya bernama Badan Pengelola Lahan (BPL) Pluit.
PT Jakpro merupakan pengelola fasilitas sosial dan fasilitas umum di kawasan yang diduduki bangunan ruko tersebut. Termasuk PT Jawa Barat Indah (JBI) selaku pengembang (developer) ruko.
Hasilnya, ditemukan batas-batas letak bangunan yang melanggar aturan PP 21 Tahun 2021. Pemkot Jakut kemudian bergerak membuat Surat Rekomendasi Teknis (Rekomtek) sebagai dasar pembongkaran dan menggaris batas-batas bangunan melanggar di lapangan menggunakan cat semprot merah.
Setelah itu diberikan tenggang waktu sampai Selasa (23/5). Jika tidak dimulai pembongkaran secara mandiri maka Rabu, petugas terpadu yang akan membongkar bangunan yang melanggar tersebut.
"Yang bongkar mereka dulu. Kalau nggak dibongkar ya kita yang bongkar, yang bongkar Satpol PP. Bedanya kan kalau kita yang bongkar agak hancur ya. Kalau bongkar sendiri kan rapi ya," kata Ali.
Simak Video: Polemik Ruko di Pluit Makan Jalan, Kini Terancam Dibongkar
(idn/gbr)