Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menghadiri halalbihalal dengan pengurus dan guru-guru Yayasan Insan Mandiri Jakarta, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia berharap para aktivis pendidikan bisa memberikan pendidikan dan pencerahan kepada rakyat mengenai hak dan kedaulatan sehingga bisa berperilaku 'halal', termasuk dalam perilaku berpolitiknya.
Maksud dari perilaku halal adalah bisa berperilaku yang baik, benar, konstitusional dan bermanfaat. Sehingga, dengan pencerahan yang diberikan rakyat bisa berperan aktif dan tidak ikut-ikutan untuk Golput.
"Dengan momentum halalbihalal ini, kita ingin adanya pencerahan melalui pendidikan politik, sehingga semangat 'halal' selalu mewarnai. Termasuk pemilu nanti terselenggara dengan cara yang 'halal' supaya hasilnya juga 'halal'. Kita tidak ingin Pemilu di Indonesia dilakukan dengan cara melanggar hukum dan norma demokrasi lainnya karena itu bentuk yang haram, hasilnya itu hanya menghadirkan yang haram juga" ujar HNW dalam keterangannya, Sabtu (20/5/2023).
"Karena itu sangat penting untuk memberikan pendidikan dan pencerahan berpolitik yang halal dan tidak haram kepada rakyat. Supaya mereka menjadi bagian yang berperilaku halal dan mengoreksi yang haram. Tentunya dengan cara yang halal bukan dengan cara yang haram agar memunculkan akhir yang halal dan bisa mengkoreksi yang laku dan politik yang haram," imbuhnya.
Ia berpesan agar masyarakat tak terpecah belah akibat penyebaran hoaks, fitnah, dan juga juga black campaign (kampanye hitam).
"Perilaku politik dalam kondisi terbelah, tindakan politik yang hoaks, menjadi tidak halal bahkan haram karena memang bukan yang dibenarkan konstitusi, undang-undang, maupun juga agama. Kalau kemarin pernah ada pembelahan dengan istilah cebong dan kampret, maka dalam semangat 'halalbihalal' hentikan itu semua karena semua itu tidak halal bahkan menghadirkan hal yang haram," jelasnya.
HNW menerangkan bagian dari pendidikan politik adalah mengingatkan rakyat tentang kedaulatan rakyat. Sebab rakyat yang berhak untuk memilih presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD.
"Pendidikan dan pencerahan ini juga terkait dengan pentingnya rakyat terlibat dalam aktif dan positif dalam aktivitas demokrasi. Sehingga rakyat terlibat secara konstruktif dalam mensukseskan Pemilu 2024. Karena UUD NRI Tahun 1945 menghadirkan ketentuan yang baru, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UU," papar HNW.
Oleh karena itu, semestinya rakyat yang memiliki kedaulatan tersbut, termasuk anak-anak muda, generasi milenial, generasi z, dan seterusnya agar jangan memubazirkan kedaulatan yang diberikan UUD.
"Dulu rakyat tidak diberi kedaulatan, dulu kedaulatan dilaksanakan oleh MPR. Sekarang konstitusi berikan kedaulatan untuk rakyat, karenanya jangan memubazirkan dengan golput, asal-asalan saja dalam memilih, atau menjual murah hak kedaulatannya hanya dengan sembako," tambahnya.
HNW menilai dengan tidak memubazirkan kedaulatan yang diberikan UUD, maka rakyat harus menggunakan hak memilih dengan baik dan benar dalam memilih presiden, anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, dan juga gubernur.
"Karena pada hakikatnya,rakyat yang berdaulat bisa menolak money politics. Kalau rakyat berdaulat, money politik bisa ditolak, manipulasi dan intimidasi politik juga bisa dikalahkan," tuturnya.
HNW menambahkan saat ini rakyat memiliki banyak alternatif dalam memilih. Karena dengan banyak partai politik dan banyak calon presiden, maka alternatif itu bisa bertemu dengan keinginan dan cita-cita rakyat.
"Founding fathers dan founding mothers telah memberikan rambu-rambu. Cita-cita Indonesia merdeka adalah untuk menghadirkan apa yang ada dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Di sana ada penegasan bahwa ini semua adalah berkat rahmat Allah SWT yang maha kuasa. Karena berkat rahmat Allah SWT, maka semua kegiatannya berbasiskan pada yang halal. Maka dengan semangat politik yang halal, kita berharap akan hadir Pemilu yang kondusif, aman, dan damai, sehingga hasilnya 'halal' bermanfaat, berkualitas, berlegitimasi tinggi, menjadi solusi dan mendekatkan pada realisasi cita-cita Proklamasi dan reformasi," pungkasnya.
Sebagai informasi dalam acara ini turut hadir bakal calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta Heni Lestari.
(prf/ega)