.webp)
Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar roadshow bus jelajah negeri bangun antikorupsi di Kota Bogor. KPK ingatkan masyarakat agar tolak 'serangan fajar' di musim pemilu 2024.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan program jelajah negeri anti korupsi adalah salah satu cara KPK dalam rangka meningkatkan kepedulian dan nilai-nilai integritas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari perilaku korupsi dan gratifikasi.
"Roadshow bus anti korupsi tentunya menjadi ikon upaya pendidikan anti korupsi. Bus ini telah mengunjungi puluhan kota dan kabupaten di pulau Jawa dan Sumatera, dan diproyeksikan akan mengunjungi seluruh pelosok tanah air," kata Tanak dalam sambutannya di Sempur, Kota Bogor, Minggu (14/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kampanye anti korupsi ini dihadiri Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, Kajari Kota Bogor Waito Wongateleng, Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, Dandim 0606 Kota Bogor Kolonel Ali Ikhwan dan pegiat anti korupsi lainnya.
Tanak mengingatkan agar masyarakat menghindari prilaku korupsi dan gratifikasi yang biasanya muncul jelang pemilu. Salah satunya adalah pemberian amplop atau sembako jelang pemilihan dan biasa disebut 'serangan fajar'.
"KPK hadir mengingatkan kembali untuk menghindari pemberian maupun penerimaan 'serangan fajar', karena tradisi ini akan menghasilkan pimpinan yang hanya ingin meningkatkan kepentingan pribadi dan golongan," kata Tanak.
"Untuk menghindari hal tersebut, perlu memutus rantai serangan fajar dengan tidak menerima amplop atau sembako karena yang dirugikan adalah masyarakat sendiri selama 5 tahun ke depan, hanya karena janji-janji," sambungnya.
Calon pemimpin yang menggunakan politik uang, kata Tanak, akan bekerja untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk menolak serangan fajar tersebut.
"Setelah terpilih mereka yang menggunakan serangan fajar, akan ada pemungutan liar, berkurangnya kualitas pengadaan barang dan jasa, pemotongan anggaran serta pemberian lain baik langsung atau tidak langsung, adalah konsekwensi dari prilaku politik uang tersebut," kata Tanak.
"Melalui kegiatan ini mari kita tingkatkan pemahaman anti korupsi yang dapat diimplementasikan dalam keseharian, termasuk bijak dalam memilih dan tidak menerima serangan fajar," tutupnya.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, program bus anti korupsi mengingatkannya ketika masih bekerja di KPK. Ia mengklaim sebagai salah satu inisiator bus anti korupsi sebagai sarana edukasi untuk masyarakat.
"Ini menjadi bagian dari pengalaman saya di KPK dulu. bus ini saya yang bikin tahun 2017 atau 2018 dulu catnya hitam, kemudian saya tempatkan di taman pintar Yogjakarta," kata Dedie.
"Jadi dulu ada wacana KPK buka cabang. Saya bilang kalau buka cabang, miniatur KPK di daerah, akan memerlukan banyak sumber daya, yang dibutuhkan padahal pada saat itu yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan edukasi, sosialisasi kepada generasi muda untuk belajar integritas dan meningkatkan jiwa antikorupsi," tambahnya.
(eva/eva)
