.webp)
Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di MA. KPK juga telah melakukan pencegahan kepada Hasbi Hasan untuk berpergian ke luar negeri. Hasbi Hasan diminta bersikap kooperatif.
"Benar, KPK cegah 1 orang pejabat MA untuk tidak melintasi batas wilayah NKRI maupun melaksanakan perjalanan ke luar negeri," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (10/5/2023).
Pencegahan kepada Hasbi berlaku mulai Selasa (9/5) hingga November 2023. Kebijakan pencegahan itu pun bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan dari KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ali mengatakan pihaknya meminta Hasbi Hasan bersikap koperatif usai dikenakan pencegahan ke luar negeri. Hasbi juga diminta hadir memenuhi pemeriksaan sebagai saksi dalam persidangan kasus hakim MA yang digelar di PN Bandung.
"Cegah ini juga didasari karena kebutuhan penyidikan sekaligus agar pihak dimaksud dapat kooperatif hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung," ujar Ali.
"Kami berharap yang bersangkutan akan taat pada aturan hukum sehingga proses penyidikan perkara yang saat ini sedang berjalan dapat segera dibawa ke persidangan untuk di uji," tambahnya.
KPK juga telah menetapkan satu orang swasta bernama Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka penanganan perkara korupsi di MA. Dadan Tri juga telah dilakukan pencegahan sejak Januari 2023.
KPK sebelumnya telah mengumumkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap hakim agung di MA. KPK kini secara resmi telah menaikkan status Hasbi dari saksi menjadi tersangka.
"Menindak lanjuti adanya alat bukti yang diperoleh tim penyidik dari keterangan para tersangka dan para saksi dalam perkara tangkap tangan suap pengurusan perkara di MA. Benar KPK telah tetapkan 2 orang pihak sebagai tersangka yaitu pejabat di MA dan seorang swasta," pungkas Ali.
(ygs/yld)
