.webp)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Manual Serial Forestry and Other Land Use (FOLU) di Jakarta. Kegiatan ini diadakan guna mempercepat implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
Konsultasi Publik Penyusunan Manual Serial Forestry and Other Land Use (FOLU) merupakan lanjutan dari rangkaian penyusunan dan penetapan manual pertama yang telah dilaksanakan pada 10-11 April 2023.
Konsultasi publik ini dimaksudkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap substansi yang ada pada 8 draft manual yang telah di re-format dan diperbaiki berdasarkan protokol manual FOLU yang didiskusikan dan dikonsultasikan pada konsultasi publik kedua ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Menteri LHK Alue Dohong mengatakan manual-manual yang akan terus disusun ini akan memperkuat langkah-langkah operasional FOLU di lapangan juga akan menjadi literasi pengembangan ilmu pengetahuan bidang FOLU.
"Selanjutnya kerja-kerja FOLU harus dapat dilakukan pengukuran verifikasi dan pelaporannya secara akuntabel sehingga semakin memperkuat trust semua pihak di dalam negeri maupun dunia internasional," tutur Alue dalam keterangan tertulis, Selasa (9/5/2023).
Untuk itu, Alue Dohong meminta kepada seluruh pemangku kebijakan, akademisi dan praktisi agar tidak lagi bekerja by business as usual tetapi harus bergerak lebih cepat untuk memperbaiki tata kelola hutan menjadi lebih baik karena target-target yang ditetapkan sangat besar.
"Selanjutnya secara terukur dan sistematis terus dilakukan peningkatan pembangunan kehutanan melalui Sustainable Forest Management (Pembangunan Hutan Lestari), penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin baik dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon yang semakin tertata," imbuh Alue.
Adapun draft manual yang disusun meliputi Manual Operasi Pengamanan Kawasan Hutan, Pembalakan Liar, Peredaran Hasil Hutan dan Tumbuhan Satwa Liar yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Ada juga Manual Pengawasan Penataan Persetujuan Lingkungan pada Perizinan Berusaha di Ekosistem Gambut yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Disusun juga Manual Pengumpulan Data, Informasi, Bahan dan Keterangan Tindak Pidana Kehutanan yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Manual Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Indonesia yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Selain itu, Manual Inventarisasi dan Verifikasi Keanekaragaman Hayati Tinggi di Kawasan Konservasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
Penyusunan juga dilakukan pada Manual Penilaian Jasa Lingkungan Berbasis Karbon di Kawasan Konservasi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Manual Pemulihan Ekosistem di Kawasan Hutan Konservasi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta; dan Manual Kerangka Pengaman Sosial dalam Restorasi Gambut, yang diusulkan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
Sejalan itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Hanif Faisol Nurofiq yang Sekretaris manual FOLU menyebutkan dalam laporannya bahwa hingga saat ini tim Sekretariat Panel FOLU telah menerima sebanyak 56 judul manual.
Semua judul tersebut telah ditelaah, sehingga menghasilkan 7 judul manual yang sedang menuju penetapan oleh Menteri LHK, 8 judul yang akan didiskusikan dan konsultasikan pada saat ini, 8 judul untuk dibahas ulang dan 10 judul sedang dalam proses re-format dan akan dilakukan pendalaman serta diskusi publik pada tahap selanjutnya agar dapat digunakan sebagai acuan.
Kegiatan konsultasi publik ini menghadirkan expert dari akademisi, praktisi dan birokrasi KLHK. Kehadiran para expert akademisi dan praktisi ini, diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang relevan sesuai dengan ilmu atau keahliannya untuk membangun guidance dengan perspektif teknokratik, birokratik dan scientific.
Tujuannya adalah sehingga manual draft yang terbangun dapat menjadi acuan langkah-langkah kerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan prosedur praktikal.
Kegiatan ini diawali dengan penyampaian laporan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan diikuti dengan pemaparan tim pembuat draft serta diskusi bersama para expert.
Turut hadir dalam konsultasi publik ini tim Panel Manual Forestry and Other Land Uses, Tim Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030, Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup, dan pejabat KLHK serta akademisi/pakar pembahasan manual FOLU.
Indonesia's FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai ketika tingkat serapan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepas.
Simak juga 'BNPB Beberkan Strategi Cegah Kebakaran Hutan di Indonesia':
