.webp)
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan upaya mewujudkan satu data kependudukan harus menjadi kepedulian bersama. Hal ini penting untuk menjamin hak setiap warga negara, serta dapat menjadi acuan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.
"Pemanfaatan satu data kependudukan sangat penting diwujudkan agar proses pembangunan di berbagai bidang tepat sasaran," kata Lestari dalam keterangannya, Selasa (9/5/2023).
Mengingat beragamnya kondisi data yang ada saat ini, perempuan yang akrab disapa Rerie ini menilai perbedaan tersebut harus diakhiri. Pemerintah pun diminta segera mewujudkan satu data kependudukan yang akurat melalui berbagai upaya pemutakhiran data.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mencontohkan sejumlah data yang kerap mencatat jumlah orang miskin di satu daerah dengan jumlah yang berbeda. Di antaranya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dipakai Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Selain itu, data penyandang disabilitas yang dimiliki pemerintah dan data dari sejumlah yayasan serta lembaga tempat para penyandang disabilitas berhimpun pun kerap berbeda.
Sementara itu, Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah penduduk miskin per
September 2022 sebesar 26,36 juta orang. Sedangkan pada tahun yang sama penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang.
Lebih lanjut, Rerie menyebut satu data kependudukan yang akurat merupakan bagian dari faktor pendorong proses percepatan pembangunan di sejumlah bidang, khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Tanah Air.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai sejumlah sektor membutuhkan ketepatan sasaran pembangunan guna mempercepat prosesnya, termasuk proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan fokus pembangunan pada manusia yang punya beragam kondisi.
Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jumlah penduduk, Rerie menilai upaya pemutakhiran data kependudukan harus konsisten dilakukan secara periodik. Sehingga ketepatan sasaran pembangunan dapat terus ditingkatkan.
(prf/ega)
