Megawati Minta Reboisasi di Lokasi Pembangunan IKN Dijalankan

Megawati Minta Reboisasi di Lokasi Pembangunan IKN Dijalankan

Dwi Rahmawati - detikNews
Jumat, 05 Mei 2023 19:47 WIB
Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri hadir dalam acara Seminar Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru, Jumat (5/5/2023).
Foto: Dok. PDIP
Jakarta -

Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menyoroti pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur. Ia mewanti-wanti pembangunan infrastruktur di sana mesti memperhatikan persoalan iklim yang menjadi perhatian global.

"Ini yang saya katakan ke presiden. Jangan kalau ada pembangunan IKN tidak terencana baik. Tanaman lokal Kalimantan, luar biasa, tanaman endemik. Kalau itu banyak yang terpotong, sudahkah ada nursery?" kata Megawati kepada wartawan di Badung, Bali, Jumat (5/5).

Megawati telah mewanti-wanti agar pembangunan IKN harus serius memperhatikan ekosistem hutan di Kalimantan. Megawati, yang juga Ketua Dewan Pengarah BRIN, menilai jangan sampai tanaman yang ditebas tak diganti dengan penghijauan kembali.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Katanya ada, nanti saya suruh lihat. Tapi sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, apa tanaman nursery sesuai pengganti tanaman lokal yang terpotong karena pembangunan?" imbuh dia.

Megawati berharap pemerintah Indonesia konsisten mensukseskan pembangunan berkelanjutan. Ia pun meminta pemerintah untuk mempersiapkan reboisasi atau penghijauan kembali demi kelangsungan ke depan.

ADVERTISEMENT

"Sangat berharap pemerintah harus lihat ke depan, tidak bisa instan, tapi juga lihat global. Tapi juga kita ini sering kurang fokus. Kadang dijalankan, kadang tidak. Contoh, kalau saya, sudah nggak ada penebangan hutan. Sering saya amati, padahal ada regulasi hutan dipotong, yang lakukan bertanggung jawab reboisasi. Tapi yang bertanggung jawab reboisasi tidak melakukan, persiapkan tumbuhan penggantinya," ujar dia.

Megawati menyebut kerap diundang dalam konferensi yang membahas soal iklim. Ia berharap Indonesia dapat membentuk kesepakatan dengan negara-negara lain untuk program penghijauan berkelanjutan.

"Seperti pelaksanaan namanya kurangi emisi karbon, seperti jual beli emisi karbon, itu harus ada sebuah kesepakatan. Contoh, saya bicara dengan Kemenkeu, kita kan kaya raya, hutan luar biasa, tidak seperti hutan barat. Monokultur. Kalau cemara, cemara aja. Itu sepertinya kurang diperhitungkan atau kurang perhitungan dari orang-orang ahli bahwa beda," kata Mega.

"Di sana karbon dan oksigen berapa. Di kita karena macam-macam multikultur di hutannya, itu berarti sumbangan kita dalam kurangi emisi karbon lebih besar. Karena sumbangan oksigen kita lebih besar," pungkasnya.

Simak juga 'Jokowi: Insyaallah, Mungkin IKN Selesai 10-15 Tahun':

[Gambas:Video 20detik]



(dwr/dek)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads